Jokowi mau swasembada pangan, ini syaratnya
Merdeka.com - Menteri Pertanian Suswono menegaskan pemerintah mendatang bisa mencapai swasembada pangan. Asalkan fokus dalam pembukaan lahan dan menjalankan politik anggaran pro-pangan.
Dalam hal pembukaan lahan, pemerintah mendatang bisa meniru Brasil. Negara beriklim tropis itu sukses membuka lima juta hektar lahan pertanian.
Menurut Suswono, agar terjadi swasembada pangan, setiap petani di Indonesia harus diberi lahan seluas dua hektar. Sementara, Jokowi-JK hanya menargetkan membuka satu juta hektar lahan baru di masa pemerintahannya.
Padahal, data Badan Pertanahan Nasional menunjukkan, setidaknya ada sekitar 7,2 juta hektar lahan terlantar. Namun, lahan potensial hanya 4,8 juta hektar dan yang clear and clean baru 13 ribu hektar.
"Anggaran untuk pertanian tidak sampai 1 persen. Pada awal saya menjabat, saya pernah menghitung kebutuhan mencapai Rp 25 triliun," katanya, di Jakarta, Jumat (17/10).
Dia menambahkan, pemerintah mendatang juga memiliki peluang untuk melakukan ekstensifikasi pertanian. Asalkan mau melakukan revisi tata ruang.
"Daerah mana yang harus dikonservasi wajib. Tapi daerah yang bisa dibuka untuk pangan, itu juga harus dilakukan."
Dia menegaskan, luas lahan pertanian, terutama padi, di Indonesia hanya sebesar 13,5 juta hektar. Sementara, luas lahan pertanian di Thailand yang jumlah penduduknya lebih kecil dari Indonesia mencapai 9 juta hektar. "Memang lahan kita kurang."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.
Baca SelengkapnyaSelain tak mau menyebut nama Kapolri dan Panglima TNI, Jokowi enggan berbicara soal angka.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
okowi menyebut permasalahan arus mudik di Merak sudah ada solusinya.
Baca Selengkapnya"Kekeringan panjang, hujan yang juga terus menerus sehingga menyebabkan banyak gagal panen," kata presiden.
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca Selengkapnya