Jokowi larang PNS rapat di hotel, pengusaha mulai kurangi karyawan

Merdeka.com - Kebijakan Pemerintahan Jokowi yang melarang institusi pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk rapat di hotel membawa dampak buruk. Pengusaha perhotelan kini mulai mengurangi karyawan karena pendapatan usaha mulai menurun.

Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Tanjungpinang Alexander Ang mengatakan wisatawan domestik dan mancanegara yang menginap di hotel sangat sedikit. Selama ini pendapatan hotel banyak berasal dari acara pemerintah.

"Artinya pendapatan yang bersumber dari turis tidak dapat. Pendapatan hotel berkurang, karena itu pihak perhotelan tidak memperpanjang kontrak kerja karyawan,' ucap Alexander seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Rabu (11/3).

Sejak beberapa tahun lalu, hotel bisa bertahan karena mendapat keuntungan dari pemerintah. Ruang rapat yang disediakan hotel selalu terisi sebelum adanya pelarangan. Selain itu, kamar hotel saat ini juga sepi karena biasanya terisi oleh tamu tamu dari pemerintah.

"Saat ini masih ada yang menginap tapi jumlahnya tidak banyak. Mereka menginap tapi rapat tetap dilaksanakan di ruang rapat kantor pemerintahan," katanya.

Alexander mengakui ketergantungan usaha perhotelan dengan pemerintah selama ini cukup tinggi, bahkan sampai 90 persen pendapatan hotel berasal dari anggaran pemerintah. Namun, ada hotel yang hanya 30 persen - 50 persen yang mengandalkan pendapatan pemerintah.

"Selama ini pemerintah memilih hotel hotel tertentu untuk rapat dan menginap."

Alexander meminta instansi terkait dan pemerintah mengaudit penggunaan anggaran di hotel. Dia menduga ada oknum yang menggelembungkan anggaran untuk menyewa dan rapat di hotel.

"Memang biaya lebih kecil dari rapat hotel, tapi kondisi ini sebaiknya pertimbangan pemerintah tidak hanya menghemat anggaran melainkan menumbuhkan usaha dan menyerap tenaga kerja," tutupnya.