Jokowi kembali singgung moratorium pembangunan kantor baru

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga terkait moratorium pembangunan gedung negara yang pernah dikeluarkan pada akhir tahun 2014 lalu. Hal ini disampaikan Jokowi saat menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara di Kantor Presiden, Jakarta.

"Sudah saya sampaikan, saya perintahkan bahwa dilakukan moratorium pembangunan kantor kementerian maupun lembaga. Tetapi apabila sangat diperlukan dan sangat urgent sekali, bisa minta izin kepada Presiden," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/2).

Jokowi menjelaskan, komitmen tersebut diperlukan mengingat saat ini APBN akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, berupa pembangunan jalan, bendungan, irigasi, pelabuhan dan jalur kereta api. "Karena memang itu dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.

Kebijakan moratorium tersebut, kata Jokowi, merupakan komitmen untuk menggerakkan reformasi birokrasi. Sebab, birokrasi harus lebih berorientasi pada hasil dibandingkan dengan hal-hal yang prosedural dan administratif.

"Birokrasi juga harus bisa menggunakan secara optimal sarana dan prasarana yang sudah tersedia dalam mencapai hasil yang tadi saya sampaikan," katanya.

"Setahun sudah kebijakan itu dijalankan dan saya telah menerima beberapa usulan untuk pembangunan sarana dan prasarana kementerian ataupun lembaga," katanya menambahkan.