Jokowi dinilai lindungi Megawati dalam penjualan Indosat

Merdeka.com - Calon presiden Joko Widodo terus dikritik atas pernyataannya yang akan buyback saham Indosat dan membela Megawati dalam penjualan Indosat beberapa tahun lalu. Mantan Dewan Penasehat Serikat Karyawan Indosat, Marwan Batubara menyebut penjualan Indosat menduga ada indikasi korupsi dalam penjualan Indosat. Dia menyayangkan Jokowi yang membela Megawati waktu debat.

"Kalau memang itu kesalahan Megawati kenapa tidak. Bisa saja takut menyalahkan bosnya. Tidak punya keberanian menyatakan yang salah itu bosnya," ucap Marwan dalam diskusi di Jakarta, Kamis (26/6).

Marwan menuding Jokowi berada di bawah kontrol Megawati sehingga tidak berani menyalahkan. "Bisa saja dikendalikan sama bosnya. Kalau menurut Hankam kita, kesalahan fatal Megawati," tegasnya.

Dia menyebut hanya ada tiga alasan Megawati dalam menjual Indosat beberapa tahun lalu. Pertama adalah menuruti keinginan asing yang ingin menguasai sektor strategis Indonesia, dalam pemerintah sendiri ada pemburu rente dan pemerintah tidak punya kehormatan.

"Waktu penjualan pemerintah juga dibohongi dengan alasan agar tidak ada lagi penyertaan modal pemerintah. Padahal mereka (Indosat) tidak butuh. Waktu itu Indosat tidak ada masalah. Kemudian waktu itu dikatakan banyak korupsi, padahal dalam bersih. Padahal mereka itu yang korupsi," katanya.

Anggota Komisi I Fraksi PAN Chandra Trita Wijaya menyebutkan tidak muda merealisasikan janji Jokowi untuk membeli kembali Indosat atau mengambil alih orbit satelit.

"Ada isu BRI mau ambil orbit Indosat yang Isat itu. Tapi mereka (Indosat) punya hak melanjutkan dan tender. Memang berakhir dalam 2 tahun tapi kita tidak boleh memudahkan segala begini kejadiannya," ucap Chandra dalam diskusi di Jakarta, Kamis (26/6).

Sebelumnya pada 2013, pemerintah mencabut izin pengelolaan slot orbit satelit 150,5 derajat BT dan menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk mengambil alih penggunaan slot satelit tersebut.

Penetapan BRI ditetapkan dalam hasil rapat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Slot tersebut akan habis dalam dua tahun mendatang.

Jika slot tersebut tidak segera diisi dalam waktu 2 tahun maka Indonesia akan dianggap melanggar ketentuan internasional dan slot pun otomatis diambil Internasional Telecomunication Union untuk dialokasikan ke negara lain.

Satelit anyar Indosat di slot tersebut harusnya harus diorbitkan paling lambat Januari 2014. Tetapi Indosat sendiri baru akan meluncurkan Palapa E pada 2015. Karena keterbatasan waktu, pemerintah memutuskan untuk mencabut izin penggunaan dari Indosat dan memberikannya kepada BRI. Slot orbit tersebut pernah hilang pada 2007 namun berhasil direbut kembali dalam sidang internasional World Radio Conference (WRC) di Jenewa, Swiss.