Jokowi bisa 'hilangkan' 2,1 juta kl premium dari Jakarta

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi mencetuskan ide untuk mengendalikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini menjadi persoalan karena selalu jebol tiap tahun. Jokowi dikabarkan meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar Jakarta tidak diberi jatah kuota BBM bersubsidi.

Jika mengacu pada Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2012, pemerintah daerah diberi wewenang untuk menerapkan kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Jika ide Jokowi disetujui, maka masyarakat Jakarta harus bersiap-siap 'kehilangan' BBM bersubsidi. Jatah kuota subsidi BBM untuk Jakarta pun otomatis akan dihilangkan.

Berapa kilo liter premium yang bakal 'hilang' jika ide ini disetujui? "Jatah kuota BBM bersubsidi untuk Jakarta tahun ini setelah ditambah 1,23 juta kilo liter itu totalnya menjadi 2,1 juta kilo liter," ungkap juru bicara PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir kepada merdeka.com, Rabu (19/12) malam.

Ide Jokowi untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi dan kemacetan di Jakarta dengan 'menghilangkan' BBM bersubsidi mendapat apresiasi sekaligus dukungan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Menurutnya, Jokowi memiliki payung hukum untuk 'menghilangkan' premium dari Jakarta. "Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2012 itu sudah memberikan kewenangan kepada Menteri ESDM, BPH Migas dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi," ujar Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim.

Ibrahim menjelaskan, payung hukum tersebut mendelegasikan wewenang kepada Pemda untuk menentukan sendiri dan membuat peraturan teknis mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi. Dengan kata lain, Jokowi berwenang 'menghilangkan' BBM bersubsidi dari Jakarta.

"Pemda juga bisa mengatur sendiri kendaraan apa yang dilarang menggunakan BBM bersubsidi," tegasnya.

Ibrahim menambahkan, secara logika memang jatah kuota BBM bersubsidi di Jakarta harus dikurangi. Sebab, konsumsi BBM non subsidi di Jakarta sudah lebih dari cukup.

"Logis kan, Jakarta kan sudah banyak BBM non subsidi, gas juga banyak. Jadi harus kita kawal ini. Kami kan menentukan kuota juga melihat data-data yang ada di pemda," ucapnya.

Seperti diketahui sebelumnya, untuk menekan penggunaan mobil pribadi, Pemprov DKI Jakarta akan mempercepat pengadaan bus-bus baru untuk angkutan kota. Selain itu, pemerintah pusat juga diminta membatasi pasokan premium bagi kendaraan pribadi.

"Gubernur (Jokowi) juga sudah usahakan ke Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono), Jakarta tidak ada lagi premium. Makanya akan kami bangun apartemen sewa bulanan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Rabu (19/12).