Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku telah bertemu pimpinan Uni Eropa. Dalam pertemuan ini, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara terbuka, namun jangan dipaksa untuk ekspor bahan mentah.

"Saya sampaikan waktu bertemu dengan Uni Eropa, Indonesia tidak menutup diri. Kita terbuka, tapi jangan paksa kita untuk ekspor bahan mentah. Sudah tidak mau kita. Kalau kamu ingin memproduksi perkusor, panel surya silakan datang ke Indonesia kita terbuka," kata Presiden Jokowi dalam Pembukaan Muktamar XVIII PP Pemuda Muhammadiyah Tahun 2023 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (22/2).

Uni Eropa telah menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas kebijakan larangan ekspor bahan mentah nikel pada Januari 2020. Gugatan Uni Eropa dimenangkan di sidang WTO, namun Pemerintah Indonesia sedang mengajukan banding.

Jokowi mengatakan negara-negara Uni Eropa bisa bekerja sama dengan perusahaan BUMN atau swasta di Indonesia dalam berinvestasi. Ditekankan Jokowi, jika ingin bekerja sama, silakan agar investor asing membangun pabrik di Indonesia.

"Kamu boleh bekerja sama dengan perusahaan di Indonesia, BUMN, mendirikan sendiri di Indonesia. Tetapi pabrikmu ada di Indonesia bukan ada di Eropa," kata dia.

Dengan realisasi investasi asing di Indonesia, yakni dengan pembangunan pabrik, maka Indonesia akan mendapat manfaat seperti terciptanya lapangan kerja.

Karena itu pula, Jokowi menekankan pentingnya hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Dia mencontohkan hilirisasi nikel untuk memproduksi baterai kendaraan listrik telah menghasilkan produk dengan nilai tambah 67 kali lipat dari bahan mentahnya.

Kemudian, hilirisasi bauksit menjadi panel surya telah menghasilkan 194 kali nilai tambah dibanding bahan mentahnya saja.

"Tembaga jadi elektro motor bisa 77 kali nilai tambah. Gas alam jadikan pupuk, jangan hanya diekspor bisa 4 kali. Belum yang kelautan, perkebunan. Mau kita terus-terusan ekspor bahan mentah? tidak, setop," kata Presiden Jokowi.

Pemerintah Indonesia telah menyetop ekspor bahan mentah nikel pada Januari 2020. Kebijakan ekspor bahan mentah akan terus dilanjutkan guna mendorong hilirisasi di dalam negeri. Pada Juni 2023, pemerintah Indonesia akan menyetop ekspor bahan mentah bauksit.