Jokowi: Belanjakan uang yang ada, tak perlu tambah utang

Merdeka.com - Dalam postur RAPBN 2015, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono masih mengandalkan pinjaman alias utang untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang mencatat defisit 2,32 persen atau Rp 257 triliun

Dalam RAPBN 2015 ada ruang untuk utang dalam negeri sebesar Rp 1.621 triliun. Sementara untuk utang luar negeri tahun depan, pemerintah bakal mencari utang baru sebesar Rp 47 triliun. Utang untuk pinjaman program sebesar Rp 7,1 triliun dan pinjaman proyek sebesar Rp 39,8 triliun.

Namun, presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) punya pandangan berbeda. Pemerintahannya nanti tidak akan mengandalkan utang. Konsekuensinya, kata dia, membelanjakan anggaran yang ada.

"Pembekuan belanja, tidak perlu belanja terlalu over. Artinya uang yang ada ini dibelanjakan, uang yang ada saja yang dibelanjakan," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/8).

Jika mengacu nota keuangan RAPBN 2015, pendapatan negara ditargetkan mencapai sebesar Rp 1.762,3 triliun. Terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.370,8 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 388,0 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 3,4 triliun. 

Sementara itu, total belanja negara mencapai sebesar Rp 2.019,9 triliun. Terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.379,9 triliun, transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 640,0 triliun

Jika hanya membelanjakan uang yang ada, maka otomatis belanja negara hanya sebesar Rp 1,7 triliun. Dengan begitu dia yakin tidak perlu mengandalkan utang untuk membiayai belanja negara. Jokowi berencana 'mengencangkan ikat pinggang' untuk belanja pemerintah.

"Apalagi menambah utang. Oleh sebab itu ada yang pembekuan belanja ada yang efisiensinya terutama untuk belanja-belanja aparatur," jelas Jokowi.‎‎

Mantan Wali Kota Solo ini mengaku sudah punya cara untuk mengefektifkan dana yang ada untuk belanja negara. Beberapa pos anggaran tak produktif bakal disunat.

"Banyak, misalnya perjalanan dinas. Misalnya. Tetapi inikan masih dalam pembahasan. Saya kira penyampaian yang disampaikan presiden SBY bagus, memang tapi nanti pasti hak budgeting ada di DPR," tambahnya.