Merdeka.com - Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium tidak lagi disubsidi negara alias diserahkan pada harga pasar. Namun pemerintah malu-malu dan membela diri dengan menyebut bahwa harga BBM tidak sesuai harga pasar melainkan keekonomian.

Padahal, dalam undang-undang tidak tertera jika harga BBM mengikuti harga mekanisme pasar. Ini yang membuat DPR geram. Pemerintahan Jokowi-JK dituding melanggar konstitusi.

"Harga keekonomian ini cara halus saja, selama ini tidak ada pemerintah mulai dari zaman Soeharto menggunakan istilah ini," ujar pengamat ekonomi Drajad Wibowo ketika dihubungi merdeka.com, Jakarta, Rabu (8/4).

Dengan kebijakan ini, tidak heran jika harga premium mudah naik turun, sesuai gejolak harga minyak dunia. Selama enam bulan menjalankan roda pemerintahan negeri ini, duet Jokowi-JK tercatat sudah lima kali melakukan perubahan harga BBM. Tiga kali menaikkan harga BBM dan dua kali menurunkan harga.

Bahkan, besar kemungkinan pada Juni-Juli 2015, Jokowi bakal kembali menaikkan harga BBM. Sinyal tersebut sudah disampaikan Menteri ESDM Sudirman Said saat menggelar rapat bersama Komisi VII DPR, kemarin.