Jokowi bakal teken Perpres Komite Nasional Keuangan Syariah

Merdeka.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, mengatakan pembahasan soal Peraturan Presiden tentang Komite Nasional Keuangan Syariah sudah selesai. Hasil pembahasan tersebut bakal dikirim ke Presiden Joko Widodo untuk diteken.

"Saya rasa minggu depan pun sudah rampung (diteken)," ujar Agus Marto usai acara Public Lecture yang dibawakan Menteri Keuangan Sri Mulyani di acara Indonesia Shari'ah Economic Festival, Jumat (28/10).

Agus Marto menjelaskan, rapat pembahasan Perpres KNKS tersebut dihadiri oleh 4 menteri, yakni Menteri Ekonomi Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidan Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro dan Menteri Agama Lukman Hakim. Kemudian pejabat lain, yaitu Gubernur BI, Ketua OJK, perwakilan Kementerian Koperasi serta Majelis Ulama Indonesia.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris KNKS ini memaparkan sejumlah tantangan yang akan dihadapi oleh masing-masing sektor dalam ekonomi syariah, misalnya sektor keuangan, perbankan, asuransi, pasar modal, juga tabungan haji. Kemudian dibahas juga soal kesiapan sumber daya manusia yang akan mengisi KNKS.

"Kemudian dibahas juga sistem dan regulasi yang perlu ditingkatkan. Kemudian tentang tata kelola keuangan syariah supaya berkembangan, lalu hal prinsipil lain, seperti peran pajak dan pengawas syariah," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan rapat juga membahas soal sukuk yang kemudian dinaikan jumlah porsinya dan penambahan kewenangan Kementerian Keuangan terhadap pasar sukuk agar bisa lebih likuid.

"Sehingga bisa menciptakan pasar syariah yang lebih berkembang," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan pemerintah juga akan mendorong perusahaan BUMN untuk mengeluarkan surat utang syariah atau sukuk. Sebab, saat ini sukuk korporasi baru mencapai 10 persen dari total pengeluaran sukuk tahun ini.

"Lebih dari 90 persen pasar sukuk itu didominasi oleh sukuk dari pemerintah, dan dari korporasi masih sedikit," pungkasnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani memaparkan kondisi keuangan syariah di Indonesia, muali dari sektor perbankan, sukuk dan takaful atau asuransi syariah di Indonesia. Dia juga menyinggung soal asset keuangan syariah Indonesia yang masih kalah dari Malaysia.

"Aset keuangan syariah kita sebesar USD 40 miliar. Sementara Malaysia empat kali lipatnya, USD 415 miliar," katanya.

Dia meminta semua pihak mendorong pertumbuhan ekonomi ini agar terus tumbuh dan ikut mendorong perekonomian nasional.