Merdeka.com - Presiden Jokowi rupanya terus berusaha mensejahterakan abdi negara. Di mana mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan menaikkan penghasilan mereka. Tentu saja ini kabar gembira buat para abdi negara.

Ada tiga institusi yang akan Jokowi naikkan penghasilannya. Berikut tiga institusi tersebut:

Polri

Presiden Jokowi menjanjikan kenaikan tunjangan kerja bagi Polri pada bulan Juli 2018 mendatang. Tak tanggung-tanggung Jokowi akan menaikkan tunjangan kerja Polri sekitar 70 persen.

Selain itu Jokowi juga akan menaikkan pendapatan operasional kepada tiap anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) di seluruh Indonesia. Peningkatan mencapai 771 persen dan ditujukan sebagai apresiasi terhadap kinerja mereka khususnya yang berada di daerah pelosok.

"Ini melompat 771 persen. Saya kira seluruh Babinsa yang mendengar apa yang saya umumkan ini akan sangat bergembira. Terutama yang berada di pelosok," kata Jokowi dalam sambutannya di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/6).

Menurut data, Jokowi mengatakan pendapatan operasional Babinsa terendah ada di angka Rp 310 ribu. Mulai Juli 2018 pendapatan terendah akan meningkat menjadi Rp 2,7 juta.

"Khusus untuk Babinsa, dimulai nantinya di bulan Juli akan ada kenaikan pendapatan operasional yang biasanya per bulan terendah Rp 310 ribu akan dinaikkan menjadi Rp 2.7 juta," jelas Jokowi.

TNI

Tak cuma Polri, Presiden Jokowi juga akan berjanji akan menaikkan tunjangan kinerja (tukin) Tentara Negara Indonesia (TNI). Tukin TNI akan diberikan pada Juli 2018 mendatang sekaligus gaji ke 13.

Besaran kenaikan tukin TNI pun sama dengan Polri yaitu sebesar 70 persen. Kabar baik ini disambut gembira oleh para TNI dan Polri.

"Kemudian nanti ditunggu lagi Juli ada gaji ke 13. Selain itu juga akan saya umumkan mengenai kenaikan kinerja atau Tukin yang akan juga diberikan di bulan Juli. TNI-Polri, semuanya naik jadi 70 persen," ujar Jokowi, di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/6).

Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pemerintah menjamin pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pegawai negeri sipil (PNS) dan honorer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak akan mengganggu porsi anggaran daerah. Mengingat, tahun ini pembayaran THR cukup besar karena mencakup gaji pokok dan berbagai tunjangan lainnya.

Meskipun ada penambahan jumlah THR yang diterima oleh PNS, pemerintah daerah tidak bisa langsung mengajukan penambahan anggaran kepada pemerintah pusat.