Jokowi abaikan tuntutan jaminan pensiun, buruh ancam mogok nasional

Merdeka.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam bakal menggelar demonstasi besar-besaran pada November mendatang. Jika pemerintah tak mengakomodasi tuntutan buruh perihal jaminan pensiun.

"Kalau tidak diseriusin pemerintah Jokowi-JK, November akan mogok nasional. Karena ini menyangkut anak dan cucu kami," kata Presiden KSPI Said Iqbal, Jakarta, Senin (8/6).

Menurut Said, buruh menuntut iuran jaminan pensiun ditetapkan sekitar 10 persen-12 persen dari gaji pokok. Dimana, sekitar 7 persen-9 persen dibayar perusahaan, sisanya ditanggung buruh.

Sejauh ini, pemerintah belum bisa menetapkan besaran iuran jaminan sosial yang sejatinya sudah kudu diterapkan pada 1 Juli mendatang. Sebab, pemerintah belum satu suara.

Kementerian Tenaga Kerja, Dewan Jaminan Sosial Nasional meminta agar iuran jaminan pensiun sebesar 8 persen. Sementara, Kementerian Keuangan mengusulkan iuran jaminan pensiun sebesar 3 persen agar tidak memberatkan dunia usaha.

"Dugaan kami, ini akal-akalan‎ Kemenkeu, OJK dan Apindo, sehingga konsep mereka bisa diterima Presiden."

Padahal, kata Said, jika iuran ditetapkan 8 persen. Maka, Indonesia bakal memiliki ketahanan fiskal yang berasal dari sumber pendanaan nonbank mencapai Rp 2.500-3.000 Triliun‎.

"Karena kalau dana pensiun kuat, Indonesia tak perlu bergantung pada IMF dan World Bank dan lembaga peminjaman untuk pembangunan," tegasnya. (mdk/yud)