JK ungkap alasan RI niat gabung TPP hindari ekspor dipersulit
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pertimbangan utama Indonesia berniat gabung dengan Trans-Pacific Partnership (TPP) untuk pangsa pasar yang lebih luas.
Selain itu, pemerintah juga berupaya meminimalisir adanya potensi diskriminasi produk dan barang asal Indonesia oleh negara-negara anggota pasar bebas buatan Amerika Serikat (AS) ini.
"Jadi nanti orang industri di anggota lainnya kayak Malaysia, Vietnam bisa dia barangnya lebih murah dari kita untuk diekspor ke negara-negara anggota mereka (TPP)," papar Wapres JK di Bandara Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (20/11).
Indonesia, menurutnya, membutuhkan waktu sekitar satu tahun untuk melakukan kajian dokumen kepesertaan kelompok TPP. TPP sendiri, lanjut JK, belum efektif lantaran masing-masing negara yang sepakat untuk bergabung dengan TPP masih harus melakukan ratifikasi aturan-aturan di dalam negerinya masing-masing sebelum TPP berlaku.
"Kan ini mengikat jangka panjang jadi harus membentuk undang-undang, jadi masih harus diratifikasi oleh parlemen masing-masing," ujar JK.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaDPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah
Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaRugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan
Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Telan Anggaran Rp824 M, Jokowi Resmikan 3 TPA di Jatim: Dapat Kurangi Masalah Sampah
Dapat mengurangi permasalahan sampah, mengurangi pencemaran lingkungan, dan meningkatkan kualitas lingkungan.
Baca SelengkapnyaKejagung Diminta Jerat Tersangka Kasus Korupsi Timah dengan Pasal TPPU, Ini Alasannya
Kejagung terus mengusut kasus korupsi tata niaga timah wilayah IUP PT Timah Tbk di tahun 2015-2022.
Baca SelengkapnyaTPN Tidak Khawatir Jokowi ke Jateng Usai Ganjar Kampanye: Pokoknya Kerja saja
Rieke mengaku tidak khawatir kunjungan Jokowi akan menggerus suara PDIP di Jateng.
Baca SelengkapnyaJPPR Klaim Temukan Sejumlah Pelanggaran di TPS, dari Diintimidasi Aparat hingga Pembagian Uang
JPPR menemukan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaKejagung Koordinasi dengan BPK soal Kerugian Negara dari Korupsi Timah
Sejauh ini nilai kerugian negara akibat korupsi tersebut senilai Rp271 triliun.
Baca SelengkapnyaPejuang PPP Siap Terima Saksi, Usai Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran
Mengenai deklarasi ini, Witjaksono siap disanksi oleh PPP.
Baca Selengkapnya