JK sindir orang beli pulsa Rp 100.000 bayar listrik cuma Rp 58.000

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyindir masyarakat mampu yang masih menggunakan listrik subsidi. Menurut JK sapaan akrabnya, listrik subsidi seharusnya dinikmati masyarakat miskin. Selama ini subsidi listrik dinilai tidak tepat sasaran.

"Masa orang berani beli pulsa Rp 100.000 tapi dia hanya mau bayar Rp 58.000 buat listrik. Kan ini enggak adil kan untuk orang lain," ucap JK di Kantornya, Jakarta, Selasa (30/6).

Dengan kondisi ini, JK kembali menjelaskan kalau pemerintah akan mencabut subsidi listrik 450 VA dan 900 VA tahun depan. Namun, subsidi akan tetap diberikan tapi langsung kepada yang berhak menerima dalam bentuk kartu.

"Jadi subsidi katakanlah untuk kartu sehat, kartu pintar, juga nanti listrik itu harus sama pada orang miskin. Anda juga pasti keberatan kalau yang disubsidi orang mampu," katanya.

Menurut JK, kebijakan ini lebih tepat sasaran. "Kebijakan umum soal subsidi untuk rakyat hanya diberikan pada rakyat yang enggak mampu."

Sebelumnya, pemerintah Jokowi-JK berencana mencabut subsidi listrik 450 VA dan 900 VA tahun depan. Kementerian ESDM dan PLN tengah mematangkan pola distribusi listrik agar tepat sasaran ke rakyat miskin.

Selama ini subsidi listrik juga dinikmati orang kaya. Sebagian besar dari 44 juta pemakai listrik subsidi itu memiliki pendapatan di atas rata-rata. Mereka menikmati tarif listrik 30 persen lebih rendah dari harga keekonomian.

Pemerintah berencana mengubah pola pemberian subsidi listrik, tak lagi melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) tapi langsung ke masyarakat miskin.

"Jadi si pengguna listrik dapat kartu terus uang disalurkan lewat kartu. Lalu mereka beli listrik dengan harga keekonomian," kata Menteri ESDM Sudirman Said.

Dengan dicabutnya subsidi listrik ke PLN maka tarif listrik otomatis naik. Rencana ini sudah dibahas dengan Komisi VII DPR. Hasilnya, legislator di komisi energi menolak mentah-mentah rencana pemerintah. DPR mempertimbangkan keadaan ekonomi saat ini. Semua fraksi menolak usulan tersebut. "maka Komisi VII tidak bisa menyetujui kenaikan tarif listrik," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI Tamsil Linrung. (mdk/idr)