JK minta kepala daerah dan DPRD tak jadikan air minum alat politik
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tak menjadikan air minum sebagai alat politik. Umumnya mereka menahan penaikan tarif air minum guna meningkatkan popularitasnya di mata rakyat.
Tindakan ini membuat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tak berkembang lantaran tak bisa menambah jumlah sambungan pipa air minum. Pada gilirannya, hal tersebut juga bakal merugikan masyarakat.
"PDAM tidak bisa berkembang, maka rakyat beli (air) kalengan. Air minum PDAM sekitar Rp 6 ribu atau Rp 7 ribu, karena tidak ada sambungan maka beli kalengan seharga Rp 40 ribu, tidak bersih, mahal lagi," kata JK di Jakarta, Rabu (27/5).
Padahal, lanjut JK, pemerintah menargetkan 10 juta sambungan pipa air minum. Dengan begitu, harapannya seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati air bersih.
"Bikin 10 juta sambungan dalam lima tahun harus dilaksanakan. Agar dapat lebih banyak orang nikmati air dengan baik," ujarnya.
Untuk mencapai target itu, maka pemerintah berinisiatif untuk menghapus utang PDAM.
"Semua utang dan bunganya kami hapuskan semuanya," kata JK.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono menambahkan, utang seluruh PDAM di Indonesia saat ini mencapai Rp 4 triliun. Pemerintah bakal menghapusnya bertahap.
"Rp 4 triliun itu sisa sampai sekarang secara nasional seluruh Indonesia."
Menurutnya, PDAM berutang lantaran tak bisa mengembalikan investasi pemerintah. Itu disebabkan oleh kepala daerah menetapkan tarif air minum rendah.
"Karena tarifnya rendah mereka merugi. Karena merugi mereka nggak bisa mengembalikan investasi dari pemerintah," ujarnya.
Dia menambahkan, pihaknya bakal menggelar forum dengar pendapat dengan DPRD guna menaikkan tarif air minum.
"Kami lakukan perhitungan bagaimana kalau tarif naik Rp 1.000-Rp 1.500, pasti kan akan ribut," katanya. Tapi kalau tidak dinaikkan PDAM tidak bisa memberikan pelayanan yang baik."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan
JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.
Baca SelengkapnyaPj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaJK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hasil Pileg DPD di Jatim: La Nyalla Tertinggi Kedua, Eks Ketua KPK Agus Rahardjo Tumbang
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) merampungkan hitungan berjenjang untuk Pemilu DPD Provinsi Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaCaleg DPR RI Partai Demokrat Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Dugaan Politik Uang
Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Partai Demokrat Syarifuddin Dg Punna ditetapkan sebagai tersangka kasus politik uang.
Baca SelengkapnyaPPATK Endus Ada Aliran Dana Kampanye dari Tambang Ilegal
Menjelang Pemilu 2024, partai politik diimbau hindari dana ilegal.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua MPR Desak Pemerintah Tindak Tegas OPM: Semakin Didiamkan Kedaulatan Negara Dipertaruhkan
Tewasnya Danramil Aradide merupakan insiden kesekian kalinya yang tidak hanya merenggut korban jiwa, tetapi juga mencederai kedaulatan bangsa.
Baca Selengkapnya