JK minta kepala daerah dan DPRD tak jadikan air minum alat politik

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tak menjadikan air minum sebagai alat politik. Umumnya mereka menahan penaikan tarif air minum guna meningkatkan popularitasnya di mata rakyat.

Tindakan ini membuat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tak berkembang lantaran tak bisa menambah jumlah sambungan pipa air minum. Pada gilirannya, hal tersebut juga bakal merugikan masyarakat.

"PDAM tidak bisa berkembang, maka rakyat beli (air) kalengan. Air minum PDAM sekitar Rp 6 ribu atau Rp 7 ribu, karena tidak ada sambungan maka beli kalengan seharga Rp 40 ribu, tidak bersih, mahal lagi," kata JK di Jakarta, Rabu (27/5).

Padahal, lanjut JK, pemerintah menargetkan 10 juta sambungan pipa air minum. Dengan begitu, harapannya seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati air bersih.

"Bikin 10 juta sambungan dalam lima tahun harus dilaksanakan. Agar dapat lebih banyak orang nik‎mati air dengan baik," ujarnya.

Untuk mencapai target itu, maka pemerintah berinisiatif untuk menghapus utang PDAM.

"Semua utang dan bunganya kami hapuskan semuanya," kata JK.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono menambahkan, utang seluruh PDAM di Indonesia saat ini mencapai Rp 4 triliun. Pemerintah bakal menghapusnya bertahap.

"Rp 4 triliun itu sisa sampai sekarang secara nasional seluruh Indonesia."

Menurutnya, PDAM berutang lantaran tak bisa mengembalikan investasi pemerintah. Itu disebabkan oleh kepala daerah menetapkan tarif air minum rendah.

"Karena tarifnya rendah mereka merugi. Karena merugi mereka nggak bisa mengembalikan investasi dari pemerintah," ujarnya.

Dia menambahkan, pihaknya bakal menggelar forum dengar pendapat dengan DPRD guna menaikkan tarif air minum.

"Kami lakukan perhitungan bagaimana kalau tarif naik Rp 1.000-Rp 1.500, pasti kan akan ribut," katanya. Tapi kalau tidak dinaikkan PDAM tidak bisa memberikan pelayanan yang baik." (mdk/yud)