Merdeka.com - Staf Khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga membeberkan opsi langkah memulihkan kondisi keuangan perusahaan asuransi, Jiwasraya, yang saat ini sedang bermasalah. Salah satunya melepas saham undervalued yang dimiliki perusahaan.

Dia menjelaskan, opsi pemulihan alternatif setelah pembentukan holding BUMN asuransi yang akan rampung kuartal I-II tahun 2020.

"Kita akan melakukan penjualan aset finansial, saham undervalued, itu diharapkan bisa Rp5 triliun ke atas," ujar Arya di Kementerian BUMN, ditulis Jumat (27/12).

Arya menyatakan, nilainya mungkin saja bisa lebih dari itu. Harapannya saham undervalued Jiwasraya akan bernilai Rp5,6 triliun bahkan Rp6 triliun. Nantinya, yang akan menjadi fokus restrukturisasi ialah pembayaran klaim nasabah.

"Nasabah kan (nanti) dibayar, belum sama bunganya dulu, yang penting penyelamatan dulu. Saya tidak mau ngomong total utang pokoknya," ujar Arya.

Ditangani Kejagung

Penuntasan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait produk investasi Saving Plan, dikatakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah diserahkan ke ranah hukum.

"Kalau ditemui adanya pelanggaran apakah itu dari sisi tata kelola perusahaan, entah itu dari sisi keputusan atau kepengurusan, atau sifatnya perdata atau pidana kami serahkan semuanya kepada Pak Jaksa Agung dan timnya yang sekarang sedang melakukan penelitian," ucap Sri Mulyani di Gedung BPPT, Jakarta, Sabtu (21/12)

Sri Mulyani terus berkoordinasi dengan Menteri BUMN Erick Tohir untuk mendalami kasus ini dan mencari solusi terbaik menyelamatkan Jiwasraya.

"Persoalannya memang sangat besar dan sangat serius. Jadi kita juga akan melihat dari semua segi, kalau dari sisi keuangannya sendiri, neracanya kewajiban-kewajiban sudah jatuh tempo, dan bagaimana kita akan mengatasinya itu sedang dan terus diformulasikan oleh kementerian BUMN untuk dikoordinasikan dengan kami," ucapnya.

Sri Mulyani berharap agar kasus asuransi Jiwasraya yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp13,7 triliun itu bisa segera diselesaikan. "Tentu kami berharap kita akan terus segera bisa menuntaskan langkah-langkah ini, untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi yang kebetulan dimiliki oleh pemerintah," sambungnya.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com