Jika Vaksinasi Lambat, Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen akan Sulit Tercapai

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan, rencana vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah bisa mempengaruhi target pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang berada di kisaran 5 persen. Indonesia harus gerak cepat dalam pengadaan vaksin supaya tidak terbelenggu kegiatan vaksinasi hingga bertahun-tahun.

"Kalau kita dikerangkeng dengan pengadaan vaksin sampai 3 tahun, ini luar biasa dampaknya ke perekonomian, kita akan sulit mencapai ekonomi 5 persen," ujar Tauhid dalam konferensi pers Indef, Minggu (7/2).

Menurut penelitian The Economist, negara seperti indonesia akan mendapat vaksin paling lambat dibanding negara lain. Sebagian negara-negara Asia Tengah akan mendapatkan giliran paling lambat.

"Ada 2 hal (penyebabnya), saya kira memang terkait proses negosiasi belum optimal, jumlah kebutuhan besar, ketersediaan dana dan sebagainya, ini tugas berat ketika katakanlah vaksin ini menurut The Economist sampai April bahkan sepanjang tahun 2023," katanya.

Tauhid juga mengatakan, Indonesia masih memiliki masalah dalam penerapan 3M (menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan) sehingga angka kasus Covid-19 terus meningkat.

"Apalagi kita belum jelas daerah mana (yang dapat vaksin), siapa yang dapat, jangan sampai benar tahun 2023 baru bisa 70 persen diberikan vaksin itu," tandas Tauhid.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 berkisar di angka 5,5 persen. Namun melihat kondisi realitas yang ada, diperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 hanya tumbuh minus 2 persen.

"Kondisi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 ini minus 2 persen sampai dengan ada sedikit pertumbuhan," kata Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot dalam FGD RPP MOdal Dasar PT & PT UMK dan RPP UMKM, Jakarta, Jumat (8/1).

Yuliot mengatakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 di angka 5 persen maka kebutuhan investasi di Indonesia sebesar Rp 5.800 triliun. Tentunya target investasi tersebut tidak semua masuk dalam investasi pemerintah.

Adapun rinciannya yakni 5-7 persen investasi pemerintah, 5-8 persen kontribusi BUMN dan 90 persen - 84 persen berasal dari investasi swasta. "Ini kita lihat sebagai target makro yang bisa jadi upaya kita bersama agar jadi pilar mesin penggerak perekonomian," kata Yuliot.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com