Jika Vaksin Covid-19 Ditemukan, Perekonomian RI Diyakini Kembali Pulih

Merdeka.com - Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada, Poppy Ismalina menyebut bahwa sejumlah prestasi sudah ditorehkan Indonesia dalam mendukung perkembangan perekonomian. Namun demikian, pemerintah Indonesia juga harus kritis dalam menentukan setiap kebijakan ekonomi negara.

Pada Juli 2020, World Bank menyatakan bahwa Indonesia sudah masuk ke negara dengan Upper-Middle Income Economy atau negara menengah atas dengan pendapatan perkapita antara USD 3.956 (Rp57,27 juta) dan USD 12.475 (Rp180,62 juta).

Hal ini diikuti dengan berhasilnya Indonesia mencuri mata investor global yang ada di bawah pengawasan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Perekonomian, bahwa menjalankan usaha baru di Indonesia sudah dianggap makin mudah dan cepat, ditambah lagi dengan biayanya yang murah.

"Meskipun di tahun 2020 ada Covid-19, para ekonomi meyakini krisis ini disebabkan karena faktor non ekonomi. Sehingga, kalau nanti vaksin untuk Covid-19 sudah ditemukan, maka ekonomi bisa pulih kembali," ujar Poppy Ismalina dalam diskusi Sarasehan Peradaban Indonesia via Zoom pada Rabu (12/8).

Prestasi ini diharapkan dapat membuat pemerintah Indonesia melangkah lebih maju dan memosisikan Indonesia untuk lebih diakui oleh investor global.

Pemerintah Kerap Diganggu

Meskipun begitu, penetapan kebijakan dari pemerintah kerap diganggu dengan pandangan populer terkait komponen ekonomi. Misalnya, investasi asing dapat membunuh usaha domestik.

"Padahal, manfaat yang didapatkan dari investasi asing atau joint venture memicu adanya transfer teknologi, learning sharing, best practice, serta ekspansi produk perusahaan domestik," jelas Poppy.

Tak hanya itu, Poppy juga memaparkan kalau produk impor yang katanya dapat membunuh produk domestik tidak selalu tepat. Sebab, biaya produk domestik lebih tinggi dan sebenarnya memicu nilai tambah ekspor produk itu sendiri.

Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat menebalkan telinga untuk tidak terprovokasi dengan jargon-jargon populis dalam menetapkan kebijakan ekonomi.

Reporter Magang: Theniarti Ailin