Jika divestasi Freeport lewat IPO, bos BEI janjikan saham aman dari investor asing
Merdeka.com - PT Freeport Indonesia telah menyetujui divestasi saham sebesar 51 persen. Hal ini disebut bentuk dari komitmen Freeport yang mematuhi aturan di Tanah Air.
Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio, mengusulkan PT Freeport Indonesia melantai di bursa dalam merealisasikan pelepasan sahamnya. Agar tujuan divestasi ini tetap untuk kemakmuran rakyat, dia menegaskan bisa dibuat aturan agar tidak ada investor asing membeli saham Freeport dalam jangka waktu tertentu.
"Berikan dong kesempatan rakyat Indonesia untuk merasakan pemerataan pendapatan melalui kepemilikan dan kalau rakyat Indonesia cara paling gampang dapatinnya bagaimana? Ya di pasar modal," kata Tito di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (30/8).
"Nanti asing beli lagi langsung kita protect, kalau perlu 2 tahun asing tidak boleh beli, itu bisa dibikin," tambah Tito.
Menurutnya, dengan melantai di bursa, maka nilai saham maupun kinerja Freeport akan transparan. "Kalau go publik, keuntungannya juga jadi transparan. Jadi kalau ada hal hal yang menjadi perdebatan politik, go publik aja," tegas Tito.
Tito menambahkan badan usaha milik negara (BUMN) yang sudah melantai di bursa juga sebaiknya memiliki saham Freeport ini. Dengan catatan, BUMN tersebut memiliki efek langsung pada kesejahteraan rakyat.
"Kalau 51 persen milik rakyat Indonesia kayaknya perusahaan BUMN harusnya go public melaporkan ke masyarakat hasilnya," pungkasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia mendominasi saham Freeport, pekerja lokal terus bertambah.
Baca SelengkapnyaErick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.
Baca SelengkapnyaIntip potret kamar karyawan PT Freeport di dalamnya ada ranjang susun beserta kasurnya untuk 4 karyawan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Salah satu aturan tersebut memberikan kewenangan kepada Bea Cukai untuk melakukan penataan kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor
Baca SelengkapnyaJawabannya masih sama yaitu masih fokus mengurus perindustrian.
Baca SelengkapnyaKorea Selatan menempati peringkat 6 dengan 9 LOI terkait investasi di IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaLangkah ini perlu dilengkapi dengan memberikan kepastian hukum
Baca SelengkapnyaIndonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaJokowi juga memerintahkan agar status lahan bagi investor segera ditetapkan dan diperjelas. Basuki menuturkan Jokowi akan memonitor arahan-arahan tersebut.
Baca Selengkapnya