Jero Wacik setuju ide Ahok 'hilangkan' BBM bersubsidi di DKI

merdeka.com Sekitar 1 decade yang lalu

Merdeka.com - Ide Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok langsung direspon pemerintah pusat. Menteri ESDM Jero Wacik setuju menghilangkan Bahan Bahan Minyak (BBM) bersubsidi di DKI Jakarta. Tapi ide itu tetap harus dibicarakan dengan DPR.

"Menurut saya, kalau DKI bisa melakukannya, bagus. Tapi kita lihat implementasi ke rakyatnya," ujar Jero di Jakarta, Selasa (17/12).

Jero Wacik mengatakan, jika penghapusan subsidi BBM di DKI benar-benar dijalankan, itu akan berdampak besar pada pengurangan pengeluaran negara. Sebab, DKI termasuk wilayah dengan tingkat konsumsi BBM terbesar di Indonesia.

"(Perhitungannya) Pasti sangat besar karena DKI paling banyak memakan BBM," terang dia.

Mantan menteri pariwisata ini mengaku belum menerima surat permohonan penghapusan subsidi BBM dari Pemprov DKI Jakarta. Jika telah menerima surat itu, dia masih harus melakukan pembahasan dengan DPR.

Topik pilihan: Jokowi | Ahok

"Ide itu bagus, niatnya bagus, tapi kan melaksanakan itu harus rundingan dengan DPR, dan pihak lainnya. Mengurangi subsidi itu tidak bisa terus kita beli," kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah merencanakan berbagai macam cara untuk mengatasi kemacetan. Mulai dari rencana penerapan Electronic Road Pricing (ERP), penambahan armada Transjakarta, hingga menyediakan bis tingkat gratis.

Tapi sepertinya itu semua masih dianggap kurang oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama . Dia pun akan mengajukan surat kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik untuk menghentikan suplai bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di DKI Jakarta.

"Rencananya kita mau menghilangkan BBM bersubsidi dari jakarta. Kita akan meminta kepada menteri ESDM untuk menghentikan suplai BBM bersubsidi di Jakarta," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/12).

Dia berharap dengan dihilangkannya BBM bersubsidi dari Jakarta akan benar-benar mengurangi kemacetan. Pasalnya program Pemerintah Pusat mengenai mobil murah yang tidak akan menggunakan BBM bersubsidi tidak terjadi di lapangan.

(mdk/noe)