Merdeka.com - Dua negara yakni jepang dan China secara terang-terangan sudah menyatakan ketertarikannya menggarap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Keduanya seolah 'ngotot' merebut proyek kereta cepat (High Speed Railways).

Aksi lobi dari dua delegasi sudah dilakukan. Tidak hanya menteri, mereka juga melobi presiden hingga wakil presiden. Seperti dilakukan delegasi Jepang yang berkunjung ke kantor Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Rabu (26/8). Setelah Jepang, awal pekan depan giliran delegasi China dijadwalkan bertemu Menko Rizal untuk membicarakan hal sama.

Menko Rizal tidak mau ambil pusing dengan persaingan kedua negara. Yang terpenting memberikan keuntungan bagi Indonesia.

"Jadi kita akan mencoba se-fair mungkin. Hari senin Dubes China mau ketemu saya ke sini. Nanti kita adu lah siapa yang paling menguntungkan Indonesia," ujar Menko Rizal di kantornya.

Mantan menko perekonomian era Gus Dur ini menegaskan, dalam pengambilan keputusan penggarap proyek, pemerintah tidak akan terpengaruh figur-figur di belakang ke dua negara.

"Dan mohon maaf saya enggak peduli siapapun bekingnya. Karena kita ingin yang terbaik buat rakyat Indonesia. Bukan menguntungkan para beking. Ini jelas kalo kompetisi fair, siapapun yang menang/kalah akan diterima," pungkasnya.

Untuk diketahui, dalam proyek kereta cepat, China menawarkan bakal memakai komponen lokal dengan porsi 60 persen. China sesumbar bakal memberikan pelatihan terhadap tenaga kerja di dalam negeri khususnya para tenaga ahli dari Indonesia untuk kemudian diberi pendidikan di pusat pembuatan kereta api cepat di China. Dari segi pembiayaan, China menawarkan 75 persen dari nilai proyek.

China secara tiba-tiba muncul dalam perebutan proyek tersebut. Padahal pihak Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) telah melakukan studi kelayakan dengan nilai USD 3,5 juta yang digelontorkan sepanjang tahun 2014 hingga 2015. China sendiri baru melakukan studi kelayakan setelah adanya Memorandum of Understanding antara Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi China Xu Shaoshi pada bulan Maret lalu.

Nilai investasi kereta cepat Jepang sendiri dikabarkan mencapai USD 6,2 miliar di mana 75 persennya dibiayai oleh Jepang dengan pinjaman bertenor 40 tahun dengan bunga 0,1 persen per tahun.

Sedangkan China memiliki nilai investasi sebesar USD 5,5 miliar dengan skema investasi 40 persen kepemilikan China dan 60 persen kepemilikan lokal yang berasal dari konsorsium delapan perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Sekitar 25 persen dari angka tersebut berasal dari modal bersama dan sisanya berasal dari pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga 2 persen per tahun. Selain itu, China menjamin pembangunan ini tak menguras dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.