Merdeka.com - Pihak Jepang tidak mau kalah dalam perebutan proyek kereta cepat dengan China. Setelah beberapa waktu lalu melobi Wakil Presiden Jusuf Kalla, kini delegasi Jepang yang dipimpin Hiroto Izumi yang merupakan penasehat khusus Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, bertandang ke Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli.

Hiroto datang bersama perwakilan Japan International Coorporation Agency (JICA) dan Japan Bank for International Coorporation (JBIC) serta perwakilan Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia. Menko Rizal mengakui pertemuan tersebut membahas proyek Kereta Cepat (High Speed Railways) Jakarta-Bandung sepanjang 200 km.

"Memang kita membahas tentang prospek kereta api cepat Jakarta-Bandung 200 km bisa dicapai dalam 36 menit," ujar Rizal di kantornya, Jakarta, Rabu (26/8).

Rizal mengakui kedatangan Jepang dilatarbelakangi persaingan ketat dengan China. Sebab, negeri tirai bambu tersebut juga sudah menyatakan ketertarikannya menggarap proyek ini.

"Pihak Jepang karena kompetisinya ketat sekali, China ingin mendapatkan proyek ini, Jepang juga mau dapatkan proyek ini. Kalau Indonesia sih senang ada kompetisi, bagaikan gadis cantik diperebutkan dua pemuda," ungkapnya.

Mantan menko perekonomian era Gus Dur ini menekankan, pemerintah menginginkan kompetisi yang fair serta transparan. Sehingga, pihak yang tertarik dengan proyek tersebut harus dengan secara terbuka memberikan manfaat untuk dalam negeri. Dia juga memaparkan beberapa persyaratan jika ingin menggarap proyek kereta cepat.

"Yang pertama dari segi teknologi dan keamanan, berbahaya kalau kereta api cepat enggak aman. Pertimbangan keamanan dan kenyamanan penting," tuturnya.

Hal kedua yang ditekankan Rizal kepada Jepang yakni soal pembiayaan.

"Murah enggak bunganya, ada persyaratan macam-macam jaminan atau enggak. Tenor dan term di dalam pinjaman," ucapnya.

Tak hanya itu, Rizal juga menekankan, siapapun yang nanti menggarap proyek ini, wajib memaksimalkan kandungan lokal. Supaya ada nilai tambah industri bagi industri dalam negeri.

Karena itu pemerintah tengah melihat komitmen Jepang maupun China terkait pemakaian kandungan lokal dalam proyek tersebut.

"Yang terakhir bagaimana kerja sama operasinya. Misalnya mula-mula sekian tahun operasinya dikelola Jepang/China. Tapi kita ingin secepat mungkin operasinya dikendalikan oleh orang Indonesia supaya ada transfer teknologi," ucapnya.