Merdeka.com - Hari ini, Kamis (27/8), Komisi VI menggelar rapat bersama dua perusahaan BUMN yakni PT Jasa Marga Tbk (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero). Agendanya terkait rencana pemberian suntikan modal alias Penyertaan Modal Negara (PMN) 2016.

Dalam rencana pemerintah, tahun depan Jasa Marga akan mendapatkan suntikan dana segar sebesar Rp 1,25 triliun sedangkan Angkasa Pura II Rp 2 triliun. Menanggapi rencana itu, Anggota Komisi VI Iskandar D Syaichu menilai, kedua perusahaan BUMN tersebut sesungguhnya tidak memerlukan dana segar dari pemerintah lantaran bisa mencari dana pinjaman ke perbankan dalam negeri.

"Jangan terlalu dimanja dengan PMN. Apa tidak bisa cari alternatif pinjaman? Jasa Marga dan AP II memiliki nama besar dan dipercaya dengan bank-bank pemerintah," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/8).

Dia juga melihat, pemberian PMN untuk dua perusahaan pelat merah ini tidak sejalan dengan perbaikan kualitas layanan. Dalam hal ini, Angkasa Pura II mendapat sorotan tajam.

"Saya tidak melihat hasil positif dari Pak Dirut (AP II, Budi Karya) selama enam bulan menjabat. Pelayanan, kemudian infrastruktur di bandara semakin buruk di mata internasional, saya sudah tidak nyaman lagi lewat Soekarno Hatta," jelas dia.

Dia menilai Bandara Soekarno Hatta sebagai bandara terburuk kedua di ASEAN setelah bandara di Manila. "Kalau ada bandara lain selain di Jakarta, saya lewat sana," ungkapnya.

DPR menilai, jika di Jakarta ada bandara yang dibangun swasta, maka kualitasnya jauh lebih baik dibanding dikelola AP II.

"Buruknya pelayanan karena monopoli yang dilakukan Angkasa Pura II, kalau ada bandar yang dikelola swasta pasti persoalan berbeda," ucapnya.