Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar menyebut bahwa ada dua faktor utama penyebab terhambatnya penyaluran Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) pada putaran pertama. Pertama yaitu letak geografis yang sulit dijangkau dan yang kedua akses jaringan komunikasi yang buruk.

"Proses penyaluran BLT ini di beberapa tempat masih terhambat. Seperti di Kabupaten Morotai ada desa yang akses di jangkau dan di tempat lain karena jaringan komunikasi," ujar dia saat menggelar video conference via Zoom, Senin (22/6).

Akibat kondisi tersebut, beberapa desa di 7 kabupaten/kota di Indonesia hingga saat ini (16/6), masih belum menerima BLT-DD. Desa tersebut mayoritas berada di Provinsi Papua, Papua Barat, serta Nusa Tenggara Timur (NTT).

Penyaluran BLT-DD di ketujuh kabupaten/kota tersebut akan diakumulasikan proses penyalurannya. Cara ini dilakukan guna memangkas biaya transportasi yang dianggap terlampau besar, mengingat akses wilayah yang susah di jangkau.

"Jadi ini nggak imbang antara nilai penyaluran BLT-DD dengan ongkos penyaluran. Makanya ada kebijakan mau disatukan, dan penyatuan dana ini diizinkan," tegasnya.

316 Kabupaten Sudah 100 Persen Menyalurkan BLT-DD

Meski begitu, pihaknya mencatat total 316 kabupaten sudah 100 persen menyalurkan BLT-DD pada tahap pertama. Sedangkan, 16 kabupaten disebutkannya sudah menyalurkan lebih dari 50 persen BLT-DD.

Untuk itu, Halim mengimbau seluruh pemerintah desa yang telah mengantongi daftar penerima manfaat bantuan dari pelaksanaan musyawarah desa khusus (Musdesus) agar segera melakukan penyaluran BLT-DD. Sebab, penanggung jawab penyaluran tetap di tangan kepala desa setempat.