Jam jualan dibatasi, omzet PKL Kota Tua anjlok

Merdeka.com - Pedagang kaki lima (PKL) di sekitar museum Fatahillah, kawasan Kota Tua mengeluhkan upaya penertiban yang dilakukan pemerintah provinsi DKI Jakarta sejak dua pekan lalu. PKL hanya diperbolehkan berdagang pukul 17.00-22.00 WIB.

Otomatis, omzet yang mereka dapat tiap hari menurun drastis dari biasanya. Salah satunya dirasakan warga Bogor, Rusmiati (45) yang mengaku penghasilan anjlok sejak pemerintah melakukan penertiban. Sudah enam tahun dia mangkal dan jualan di kawasan Kota Tua.

Biasanya, omzetnya per hari bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Namun sejak jam berdagang dibatasi, omzetnya per hari di bawah Rp 100.000.

"Susah sekarang sejak Gubernurnya Ahok, sudah dilarang kita berjualan di sini. Baru boleh jualan jam lima sore, biasanya kan kita dari siang. Mau tidak mau penghasilan turun, biasanya bisa dapat Rp 300.000, sekarang cuma Rp 45.000. Kalau laris ya Rp 70.000 saja," ujar Rusmiati saat berbincang dengan merdeka.com, di Kota Tua, semalam.

Dia menyesalkan sikap Ahok yang dinilainya arogan terhadap warga kecil dan ekonomi lemah. Rusmiati beranggapan pemerintah lebih pro terhadap retail-retail seperti Indomart atau Alfamart, daripada kehidupan PKL.

"Mereka lebih pro ke yang banyak duit daripada kita. Padahal kan mereka juga kita yang pilih. Kebutuhan kita banyak, sekolahin anak, biaya hidup sehari-hari kalau cuma dapat segini mana cukup," jelas dia.

Terpisah, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso mengaku penertiban ini dilakukan berdasarkan Perda nomor 8 Tahun 2007 tentang aturan tempat-tempat tertentu yang tidak diperbolehkan berjualan dan diketahui oleh Walikota dapat dilakukan penertiban.

"Ini bukan berdasarkan instruksi Pak Ahok tapi memang kita tegakkan Perda nomor 8 tahun 2007. Kita lakukan penertiban secara terus menerus dan dipindahkan tempat yang layak," kata Kukuh.

Setelah merelokasi PKL, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan pembangunan 5 pasar dan lokasi binaan. Namun, kapasitas tempat relokasi tersebut tidak dapat menampung seluruhnya sehingga diprioritaskan bagi PKL yang memiliki KTP DKI Jakarta.

"Ya sementara kita prioritaskan warga DKI dulu, ini bertahap. Karena kita juga mau nampung semuanya tidak ada lahan untuk membangun. Kita sudah berusaha carikan tempat, tapi memang kekurangan lahan," ucap dia.

Kukuh tidak menampik, pendapatan PKL menurun akibat penertiban ini. Dia berharap PKL bersabar karena Pemprov DKI tengah mencarikan jalan keluar.

"Penghasilan menurun itu pasti ya harusnya Alhamdulillah, disyukuri dulu, jangan seenaknya maunya berdagang sampai pagi. Kita ini lagi berusaha carikan tempat juga," jelas dia.