Jaga ketahanan pangan, pemerintah siap beli beras berkualitas rendah
Merdeka.com - Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) siap membeli beras petani berkualitas rendah. Kementerian BUMN akan menunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) untuk melaksanakan tugas tersebut.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pembelian padi tak memenuhi standard ini bertujuan untuk menjaga stok beras nasional. "PPI kita siapkan untuk membeli harga beras di luar harga pemerintah dengan menggunakan dana komersial," kata Menteri BUMN, Rini Soemarno usai panen padi di Desa Sidamulya, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (21/4).
Diakui Rini, hasil panen padi di beberapa daerah, memiliki kadar air yang tinggi sehingga tidak bisa terserap Bulog. "Minggu depan saya kira PPI sudah mulai bekerja untuk menyerap beras petani di luar standard Bulog," ujar Rini.
Rini mengemukakan konsentrasi PPI memang dirancang untuk membeli beberapa komoditas beras hingga jagung untuk stok pangan nasional. Selain itu, PPI juga dirancang untuk menjaga kestabilan harga di tingkat konsumen.
"PPI akan membeli beras sesuai dengan harga pasar, bisa lebih rendah atau lebih tinggi dari harga pemerintah. PPI yang akan menyesuaikan harga pasar, saat ini kita akan mulai berdagang beras dan jika mungkin akan ekspor," ucapnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.
Baca SelengkapnyaBapanas memperkirakan, pada panen raya kali ini produksi beras nasional akan cukup tinggi.
Baca SelengkapnyaKhusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ini dilakukan karena Pemerintah tidak ingin harga pangan membebani masyarakat saat bulan puasa.
Baca SelengkapnyaDia yakin strategi ini bisa mempermudah kedaulatan pangan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data Bapanas per Selasa (19/3), harga beras premium berada di kisaran Rp16.490,- per Kg.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaSingapura menyandang status sebagai negara maju namun tidak bisa memproduksi bahan pangan sendiri.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnya