Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jaga Daya Beli Usai PSBB Kembali Diterapkan, Pemerintah Diminta Tambah Bansos

Jaga Daya Beli Usai PSBB Kembali Diterapkan, Pemerintah Diminta Tambah Bansos Anies Perpanjang PSBB Jakarta. ©2020 Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Ekonom Institute for Development of Economics (Indef), Bhima Yudhistira mengusulkan perluasan cakupan dan penambahan nilai bantuan sosial (bansos) demi menjaga daya beli masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Menyusul keputusan Pemprov DKI Jakarta yang kembali menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai 14 September mendatang.

"Yang sekarang penting dilakukan adalah memperluas jaring bansos dan menambah nilai bansos untuk menjaga daya beli masyarakat terdampak Covid-19. Karena PSBB mendatang akan membatasi aktivitas ekonomi masyarakat," ujar dia kepada Merdeka.com, Kamis (10/9).

Bhima mengatakan perluasan cakupan bantuan penting untuk meringankan beban ekonomi masyarakat ibu kota. Mengingat saat PSBB periode pertama banyak masyarakat yang terdampak pandemi namun tidak memperoleh bansos.

"Ini kan tercermin dari yang PSBB awal. Saat itu banyak masyarakat DKI Jakarta tidak terdaftar bansos. Sehingga masyarakat harus menanggung beban ekonomi," jelasnya.

Sementara itu, penambahan nilai bansos dinilai baik untuk menjaga daya beli masyarakat Jakarta. Sebab dampak besar PSBB ialah terpangkasnya kemampuan daya beli masyarakat. Adapun nilai minimal bansos yang diusulkan oleh Bhima mencapai Rp 1,2 juta.

"Sekarang Bansos tunai dengan nilai Rp 600 ribu per bulan itu tidak mampu menjaga daya beli masyarakat. Ini juga kan tercermin di kuartal II lalu dimana sektor konsumsi terkontraksi cukup dalam. Sehingga minimal nilai bansos Rp1,2 juta untuk menjaga daya beli," terangnya.

Selain itu, Pemerintah Pusat juga diminta untuk mengubah program Kartu Prakerja menjadi bansos tunai, karena dinilai pelaksanaannya tidak tepat. Terlebih dia menganggap ketentuan bagi calon peserta program tersebut sangat memberatkan.

"Sebaiknya program Kartu Prakerja ini diubah saja jadi bansos tunai. Karena momentumnya tidak tepat. Kemudian persyaratannya saya kira sangat memberatkan calon peserta," tegasnya.

Dengan dialihfungsikannya Kartu Prakerja, Bhima menyakini akan berdampak baik pada kelangsungan ekonomi Jakarta. Apalagi kontribusi Jakarta sendiri terhadap perekonomian Indonesia dianggap sangat signifikan, yakni mencapai 17-18 persen.

"Sehingga kalau pandemi Covid-19 bisa diatasi, maka ekonomi akan bisa segera pulih. Paling tidak kuartal pertama 2021 sudah di atas dua persen," tutupnya.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
BPS Ungkap Penyebab Mahalnya Harga Beras, Meski Jokowi Rajin Bagikan Bansos
BPS Ungkap Penyebab Mahalnya Harga Beras, Meski Jokowi Rajin Bagikan Bansos

Padahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Tanggapi Kubu Ganjar, Istana: Penyaluran Bansos Tak Ada Hubungan dengan Proses Pemilu
Tanggapi Kubu Ganjar, Istana: Penyaluran Bansos Tak Ada Hubungan dengan Proses Pemilu

Saat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Bulog Beberkan Keberhasilan Bantuan Pangan Beras dalam Menahan Laju Inflasi
Bulog Beberkan Keberhasilan Bantuan Pangan Beras dalam Menahan Laju Inflasi

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional kembali menugaskan Bulog untuk melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Bansos Beras, Daging Ayam dan Telur Telan Anggaran Rp17,5 Triliun
Bansos Beras, Daging Ayam dan Telur Telan Anggaran Rp17,5 Triliun

Anggaran tersebut mencakup kucuran bansos hingga Juni 2024. Namun, Kemenkeu akan melakukan tinjauan setelah tiga bulan.

Baca Selengkapnya
Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya
Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya