Jadi Negara Maju di 2045, Usia Harapan Hidup Masyarakat Indonesia Bisa 80 Tahun

Merdeka.com - Pemerintah terus berupaya menyongsong program Indonesia Emas 2045. Di mana Indonesia pada tahun tersebut akan mendapat bonus demografi yakni 70 persen jumlah penduduknya masuk dalam usia produktif (15-64 tahun).

Tak hanya usia produktif, pemerintah juga target meningkatkan usia harapan hidup para lansia hingga 80 tahun.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Soeharso Monoarfa mengatakan, target itu bisa dicapai lewat skenario optimistis. Sehingga usia harapan hidup masyarakat Indonesia bisa setara dengan negara maju.

"Skenario ini akan kita capai dengan menargetkan usia harapan hidup sebesar 80 tahun, yang sederajat dengan negara-negara maju," ujar Soeharso dalam Musrenbangnas RKP 2024 dan Peluncuran Proyeksi Penduduk 2020-2050, Selasa (16/5).

Lewat skenario tersebut, total tingkat kematian atau total mortality rate (TFR) dijaga pada angka 2.0, dan angka kematian bayi (infant mortality rate) mencapai 4.2.

Guna menggapai target itu, Soeharso menilai, pemerintah perlu menerapkan 5 kebijakan atau strategi dalam rangka mengantisipasi perubahan demografi yang terjadi. Pertama, perlu mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang.

Kedua, perlu memastikan kesenjangan kualitas sumber daya manusia agar dapat tertutupi. Ketiga, perlu menunjang pertambahan penduduk lansia di masa yang akan datang.

Keempat, perlu mendorong perpindahan penduduk sehingga persebaran penduduk menjadi lebih merata. Terakhir, pemerintah perlu menjaga keseimbangan pembangunan desa dan kota.

"Untuk mewujudkan pertumbuhan yang seimbang, pemerintah perlu menyusun kebijakan Keluarga Berencana era baru. Kebijakan tersebut perlu memastikan bahwa pasangan muda siap dalam membangun keluarga," imbuh Soeharso.

Soeharso menekankan, salah satu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pasangan muda mempersiapkan diri secara sosial/ekonomi untuk menghasilkan anak yang berkualitas.

Selain itu, perlu dipastikan ke depannya pemerintah mengembangkan care economy untuk menyeimbangkan partisipasi kerja per puan dan laki-laki dengan memastikan sistem pengasuhan anak yang baik.

"Pemerintah perlu memperkuat strategi komunikasi, informasi, dan edukasi Keluarga Berencana sesuai kondisi wilayah dan kelompok sasaran," pungkas dia.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com