Iuran BPJS masyarakat kurang mampu Rp 15.500 per jiwa

Merdeka.com - Pemerintah menyatakan, besaran iuran premi yang harus dibayarkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan sebesar Rp 15.500 per jiwa. Iuran ini akan ditanggung oleh pemerintah.

Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, BPJS kesehatan akan mulai efektif pada Januari 2014. Pemerintah optimis target efektif BPJS kesehatan dapat dicapai setelah sejumlah peraturan berhasil ditetapkan.

"Peraturan penerima bantuan iuran akan memudahkan proses penyusunan regulasi lainnya yang ada baik itu permen, PP atau peraturan lainnya dalam rangka persiapan BPJS kesehatan 2014," ujarnya saat jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (18/2).

Untuk mencapai target masa efektif, pemerintah juga telah mempersiapkan keperluan infrastruktur dari BPJS kesehatan. Semisal rumah sakit, puskesmas dan lain sebagainya.

Sebelumnya, Presiden SBY meminta jajaran Kementerian Kesehatan untuk segera mempersiapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), terutama untuk sektor kesejahteraan. SBY mengingatkan, langkah itu merupakan bagian penting dari program pemerintah di bidang kesehatan.

"Masyarakat kita ini ingin memiliki sense of security, ketenangan, keamanan, kenyamanan dalam hidup terutama masyarakat miskin," ujarnya di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta.

Rencananya, lembaga penyedia jaminan sosial bagi masyarakat ini akan segera diluncurkan pada 1 Januari 2014. Investasi awal diperkirakan akan memakan biaya hingga Rp 25 triliun, namun SBY meyakini dana sebesar itu akan memberikan banyak perubahan.

"Barangkali investasi awal mencapai Rp 25 triliun, tapi akan memiliki kepastian bahwa kalau sakit akan mendapatkan pelayanan yang baik. Saya minta menkeu menyiapkan dananya," katanya.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo sendiri mengatakan program pemerintah dalam sistem pengamanan sosial yakni Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) memerlukan dana tidak kecil. Maka diperlukan anggaran tambahan yang bisa diambil dari subsidi energi.

"Kami 2014 akan menjalankan social security system kita. Itu dari mana (uangnya) kalau tidak dari penghematan," ujarnya saat ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Pemerintah, kata Menteri Agus, terus mengkaji skema penghematan ini mulai dari kenaikan harga maupun pembatasan volume konsumsi. Pembatasan dimulai dari pemilik kendaraan roda empat pribadi. (mdk/noe)