Iran disanksi AS, Pertamina pikir ulang soal kerja sama perminyakan

Merdeka.com - PT Pertamina mempertimbangkan kembali kerja sama perminyakan dengan Iran seiring dijatuhkannya sanksi baru Amerika Serikat (AS) terhadap negara tersebut sejak Februari 2017. Melihat hal tersebut, Pertamina tidak ingin buru-buru dalam melanjutkan kajian kerja sama.

"Kita menunggu kebijakan Donald Trump untuk masalah sanksi terhadap Iran seperti apa. Itu nantinya akan mendorong Pertamina untuk bisa mengakselerasi atau tidak," ujar Senior Vice Presiden Upstream Business Development PT Pertamina, Denie S. Tampubolon, di Cirebon, Jawa Barat, Minggu (9/4).

Denie mengatakan, sanksi baru Amerika Serikat (AS) untuk Iran memang bukan sektor perminyakan melainkan geopolitik. Namun, Pertamina tetap mempertimbangkan komponen yang terimbas dari sanksi tersebut terhadap industri yang berhubungan dengan perminyakan.

"Misalnya apakah ke komponen kendaraan, komponen teknologi yang tidak bisa kita gunakan. Jadi kita sedang cari tahu apa dampaknya terhadap investasi perminyakan," ujarnya.

Namun demikian, Dia menegaskan sampai saat ini Pertamina masih menunggu hasil pertimbangan proposal yang telah diajukan kepada Iran beberapa waktu lalu. Selain itu, Pertamina juga masih melakukan kajian kemungkinan apabila sanksi AS terhadap Iran dicabut atau tidak.

"Dari Pertamina masih mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebijakan geopolitik tadi. Dari pemerintah Iran juga sedang mempertimbangkan proposal yang Pertamina siapkan itu," ungkap Denie.

"Porsinya kan, kami sedang menjajaki dengan pemerintah Iran. Jadi harus ada kesepakatan antara kita dan pemerintah Iran. Jangan mengklaim keduanya sudah tanda tangan. Bukan, dua pihak belum (tanda tangan)," ujarnya.

Salah satu kajian kerja sama Pertamina dengan Iran di sektor hulu yaitu rencana Pertamina untuk masuk di dua lapangan minyak raksasa National Iranian Oil Company (NIOC), yaitu Ab-Teymour dan Mansouri (Bangestan – Asmari).

Pengelolaan dua lapangan minyak tersebut nantinya akan digarap antara pertamina dan perusahaan lokal Iran. Dengan kerja sama ini diharapkan produksi minyak di Iran dapat meningkat.

Diberitakan sebelumnya, Presiden AS, Donald Trump menjatuhkan sanksi baru kepada Iran, terkait uji coba rudal balistik baru-baru ini. Pemerintahan Trump memperingatkan bahwa sanksi baru ini baru langkah awal untuk Iran.

Sanksi baru ini menyasar 25 individu dan perusahaan yang terkait dengan program rudal balistik Iran serta mereka yang mendukung Pasukan Quds pada Garda Revolusioner Islamis Iran. Beberapa perusahaan yang dijerat sanksi dari Departemen Keuangan AS ini berbasis di Uni Emirat Arab, Libanon dan China. Salah satunya perusahaan yang mendukung jaringan pengusaha Iran bernama Abdollah Asgharzadeh yang mendukung Shahid Hemmat Industrial Group. Grup perusahaan itu disebut AS sebagai anak perusahaan dari perusahaan Iran yang menjalankan program rudal Iran.