Investor asing diberi ruang besar kelola wisata alam Indonesia

Merdeka.com - Selain membuka bidang usaha yang selama ini tertutup untuk asing, seperti pengelolaan bandar udara dan pelabuhan, revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tengah digodok pemerintah juga memperluas partisipasi pemodal luar negeri di bidang lain. Semisal distribusi film maupun pariwisata alam.

Hanya saja, dari pembahasan terakhir bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, disepakati, asing tak jadi diperluas peranannya untuk mendistribusikan film. "Diskusi kami dengan Kementerian Pariwisata menurut mereka bukan merupakan prioritas, jadi tidak masuk," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar, di kantornya, Jakarta, Senin (16/12).

Di bidang pariwisata dan kebudayaan, selain film ada usulan buat memperluas peranan asing dalam mengembangkan wisata alam. Rencananya, investor luar negeri bisa menanamkan modal di wahana rekreasi berbasis alam hingga 70 persen. Padahal sebelumnya hanya 49 persen.

Khusus wisata alam, Kementerian Kehutanan, kata Mahendra, berkukuh agar bisa dilakukan. Pemodal asing diharapkan terlibat dalam penyediaan lahan. "Kalau pariwisata alam, tetap masuk (rencana revisi DNI)," ungkapnya.

Bulan lalu, pemerintah mengumumkan partisipasi asing di 10 bidang usaha, akan diperluas. Selain distribusi film, jasa telekomunikasi jaringan tertutup dari 49 persen menjadi 65 persen. Demikian pula farmasi dan jasa keuangan, dari kepemilikan saham 75 persen menjadi 85 persen.

Dihubungi terpisah, pengamat perfilman nasional Norca Massardi menilai revisi DNI untuk distribusi film memang tidak diperlukan. Sebab, selama ini, bioskop sudah langsung menjalin kontrak dengan produser film.

Keberadaan distributor, dalam hal ini, sebetulnya cuma untuk mengimpor film dari luar negeri. "Sehingga dengan kondisi sekarang, distribusi seharusnya tidak perlu diatur dalam DNI," ujarnya kepada merdeka.com.

Sejauh ini, pemerintah masih protektif terhadap industri hiburan Tanah Air. Revisi DNI tidak berniat membuka keterlibatan asing dalam hal pembangunan bioskop. Diberitakan oleh Reuters (7/11), kabarnya Lotte dari Korea Selatan lebih meminati pembukaan bidang usaha baru, yakni pembangunan bioskop, dibanding distribusinya. (mdk/noe)