Merdeka.com - Rencana pencabutan peraturan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) batubara oleh pemerintah menjadi sorotan dari berbagai pihak. Sebab, Perusahaan Listrik Negara (PLN) dinilai menjadi salah satu pihak yang terbebani karena di saat bersamaan pemerintah melarang kenaikan tarif listrik.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia, menilai dengan adanya pencabutan DMO batubara tersebut tentu saja akan merugikan PLN. Dengan kata lain, kebijakan itu bisa saja akan berdampak pada kenaikan tarif listrik.

"Ini berkah juga dari batubara karena kita mendapatkan listrik murah ya kan. Jadi berkah ini secara besar untuk masyarakat. Masyarakat ini siapa? Kita juga tentunya. Kami juga pengusaha batubara yang bergerak di batubara sangat berkepentingan ingin listrik murah sama kayak rakyat juga tak mau listrik mahal," ujarnya dalam diskusi media Tarik Ulur Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) Batubara, di Cikini, Jakarta Pusat , Rabu (1/8).

Hendra menyebut, di tengah situasi saat ini pemerintah perlu membuat kebijakan yang bisa mengurangi dampak dari rencana pencabutan DMO. "Kalau berbicara berkah berarti bagaimana kebijakan itu bisa memberi berkah bagi semuanya kan sebenernya itu ya. Itu sebenernya," imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah masih mengkaji pencabutan harga batubara dengan mempertimbangkan potensi peningkatan pendapatan negara dari kegiatan pertambangan batubara. Sebab, dengan harga batubara yang tengah tinggi, sumbangan ekspor sektor ini cukup signifikan pada penerimaan negara.

"Apa yang terjadi sehingga pemerintah mencoba mengevaluasi? Mungkin karena berkah dari harga komoditas tadi ternyata tidak bisa dinikmati semuanya. Dan ternyata tadi adalah kalau terjadi satu lonjakan komoditas ada pihak-pihak diuntungkan dan dirugikan," jelasnya.