Merdeka.com - Tahun ini, pemerintah membuka kemungkinan kembali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Salah satu pertimbangannya, selama ini reformasi struktural bidang energi dinilai tidak konsisten.

Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) menilai sebelum menaikkan harga BBM bersubsidi, pemerintah harus lebih dahulu mempersiapkan beberapa langkah-langkah strategis. Ini dilakukan agar nantinya masyarakat tidak terlalu tercekik dengan dampak mahalnya BBM bersubsidi.

Direktur INDEF, Enny Sri Hartati, berpendapat ada dua langkah strategis yang harus disiapkan pemerintah jika memang tahun ini akan menaikkan harga BBM bersubsidi. "Yang pasti memang dianjurkan untuk pengurangan subsidi BBM," ujarnya ketika dihubungi merdeka.com, Jakarta, Minggu (6/4).

Dua langkah itu adalah, pertama, sebelum menaikkan harga BBM bersubsidi pemerintah harus menyediakan transportasi umum yang memadai. Ini dilakukan agar tekanan daya beli masyarakat tidak terlalu terpukul akibat naiknya biaya logistik.

"Antisipasi ini harus dilakukan, selama ini pemerintah belum menyediakan transportasi umum yang maksimal. Kalau ini tidak dilakukan pasti efek psikologis masyarakat akan berlebihan," jelas dia.

Kedua, lanjut dia, pemerintah harus menyediakan kebutuhan energi gas bagi sektor industri sebagai alternatif. Cara ini diyakini agar harga barang dari produsen tidak terlampau tinggi lonjakannya.

"Pemerintah harus supply gas ke industri sehingga begitu BBM dinaikkan ketergantungan industri terhadap BBM relatif bisa menurun," paparnya.

Menurutnya, dengan pemerintah melakukan dua langkah strategis tersebut dipastikan tidak terlalu memberatkan biaya kebutuhan masyarakat. "Misalnya, dampaknya kenaikan bisalah di bawah 10 persen (harga BBM) jangan double digit. Dengan melakukan dua managemen risiko diatas setidaknya meminimalisir efek kepada masyarakat," tutup dia.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Andin Hadiyanto mengatakan, pemerintah tidak menutup opsi untuk menaikkan harga BBM bersubsidi seperti yang dilakukan tahun lalu.

"Tidak menutup kemungkinan (kenaikan BBM tahun 2014). Mungkin saja karena reformasi struktural harus konsisten," ujarnya di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (2/4).