Ini strategi BPH Migas tekan praktik Pertamini

Merdeka.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dalam rangka mempercepat penerapan Bahan Bakar Minyak atau BBM Satu harga secara nasional, mensosialisasikan implementasi sub penyalur BBM subsidi di Kabupaten Kubu Raya, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Anggota komite BPH Migas Muhammad Ibnu Fajar, mengatakan konsep sub-penyalur ini ialah salah satu upaya mengurangi praktik ilegal Pertamini yang pertumbuhannya kian masif di masyarakat.

"Pertamini memang membantu sekali untuk teman-teman yang katakanlah butuh bensin dalam kondisi tertentu, tetapi ini ilegal. Nah salah satu upaya dari BPH Migas ini melalui konsep sub-penyalur," tuturnya di Hotel Gardenia, Pontianak, Kalimantan, Selasa (18/9).

Selain itu, kata dia, konsep sub-penyalur bertujuan untuk memperluas pendistribusian sub-penyalur sendiri di Indonesia, termasuk diantaranya untuk di daerah-daerah di Kalimantan. "Ada 7.455 penyalur di seluruh Indonesia. Jumlah ini masih kurang untuk luas Indonesia yang sebesar 1.9 juta km persegi (km2), itu masih kecil," ujarnya.

"Jadi bisa dibayangkan coverage harian penyalur ini cuma 30.000 km2. Makanya konsep sub-penyalur ini terobosan, memperbanyak penyalur resmi dengan investasi murah. Kalau investasi reguler kan biayanya mahal," tambah dia.

Ibnu menambahkan, kehadiran sub-penyalur di masyarakat juga diharapkan dapat menjangkau daerah-daerah 3T yakni Tertinggal, Terdepan, dan Terluar di Indonesia. "Tak lupa untuk kebutuhan daerah-daerah 3T juga," ungkapnya.

Seperti diketahui, distribusi konsep sub-penyalur ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur.

Dan hingga saat ini, Provinsi Kalimantan sendiri telah memiliki 2 sub-penyalur. Itu termasuk dengan sub-penyalur yang ada di Kabupaten Kubu Raya. "Makanya kita dorong terus ini," tandas Ibnu.

Reporter: Bawono Yadika

Sumber: Liputan6