Ini Rencana Program PEN Baru, Salah Satunya Pembebasan Pembayaran Cicilan KPR
Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah sedang membahas beberapa usulan baru untuk perluasan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Usulan ini akan segera difinalisasi oleh Tim Pelaksana, Satgas PC-19, Satgas PEN dan dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan.
Adapun usulan program baru yaitu Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ditanggung pemerintah pusat, Payment Holiday (bebas pembayaran angsuran pokok dan bunga, untuk KPR maksimal Rp500 juta), Pembebasan PPh BPHTB berupa RS dan RSS (dari 5 persen menjadi 1 persen), serta Bunga Kredit Konstruksi rendah.
"Juga ada program perluasan Subsidi Upah untuk Guru Honorer, Perluasan Banpres Produktif dari Rp9 juta menjadi Rp15 juta, Beli Produk UMKM, dan Voucher Pariwisata," ujar Menko Airlangga dalam konferensi pers online, Jakarta, Jumat (18/9).
Bersamaan dengan perluasan program, pemerintah juga terus memperketat upaya menekan pertambahan jumlah kasus. Untuk mendukung penegakan hukum dan disiplin penerapan protokol kesehatan di daerah, pelaksanaan Operasi Yustisi dengan pengenaan sanksi pidana memerlukan instrumen hukum berupa Perpu, yang akan dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam.
Realisasi Anggaran PEN
Sementara itu, realisasi anggaran PEN per 17 September 2020 sebesar Rp254,4 triliun atau 36,6 persen terhadap pagu anggaran PEN yang sebesar Rp695,2 triliun. Jika dilihat per kelompok program, realisasinya adalah Kesehatan Rp18,45 triliun atau 33,47 persen, Perlindungan Sosial Rp134,4 triliun atau 57,49 persen, Sektoral K/L atau Pemda Rp20,53 triliun atau 49,26 persen, Insentif Usaha Rp22,23 triliun atau 18,43 persen, dan Dukungan UMKM Rp58,74 triliun atau 41,34 persen.
Potensi realisasi/ penyerapan anggaran PEN sampai akhir tahun 2020, yakni Kesehatan Rp84,02 triliun, Perlindungan Sosial Rp242,01 triliun, Sektoral/ Pemda Rp71,54 triliun, UMKM Rp128,05 triliun, dan Pembiayaan Korporasi Rp49,05 triliun, serta Insentif Usaha Rp.120,61 triliun.
"Perkiraan realisasi atau penyerapan anggaran PEN akan bisa mencapai 100 persen namun akan ada perubahan komposisi re-alokasi antar 6 kelompok Program PEN," tandas Menko Airlangga.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaUntuk pengumuman lebih lanjut soal pembukaan progra Kartu Prakerja akan disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaSampai akhir tahun ini akan ada 19 juta peserta Kartu Prakerja sejak program ini diluncurkan pada tahun 2020.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaBudi mengaku telah melakukan komunikasi bersama Dirjen Pajak Suryo Utomo terkait rencana pemerintah untuk menaikkan menaikkan PPN menjadi 12 persen pada 2025.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaWacana tersebut digulirkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
Baca SelengkapnyaProgram yang diunggulkan Prabowo-Gibran itu masih menunggu keputusan resmi pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca SelengkapnyaTujuan aturan ini untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendukung peningkatan daya saing ekonomi.
Baca Selengkapnya