Ini pos anggaran belanja pemerintah yang aman dari pemangkasan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah merestui untuk kembali merombak postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Perombakan tersebut salah satunya adalah dengan melakukan pemangkasan kembali anggaran kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp 65 triliun dan mengurangi dana transfer daerah sebesar Rp 68,8 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro memastikan anggaran pembangunan infrastruktur aman dari pemangkasan. Sebab, infrastruktur termasuk dalam belanja prioritas terkait dengan upaya pemerataan pembangunan.

Kedua, lanjut Menteri Bambang, pihaknya tidak akan menyentuh belanja bantuan sosial langsung dan pariwisata. "Seharusnya itu tidak tersentuh," ucap Menteri Bambang saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (9/8).

Aturan pemangkasan anggaran ini juga tidak ajeg. Seperti belanja perjalanan dinas di sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) tetap akan dipertahankan.

"Perjalanan dinas tetap disesuaikan dengan fungsi utamanya karena sebagian kementerian sifatnya pelayanan. Karena dia pelayanan otomatis porsi belanja terbesarnya adalah belanja barang perjalanan dinas. Jadi harus ada proporsi lah antara fungsi perjalanan dinas dari penunjang dari tugas kementerian sebagai tugas utama," jelasnya.

Menteri Bambang yakin pemangkasan anggaran ini tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi. Pemangkasan anggaran, menurutnya, justru akan memfokuskan belanja pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.

"Terutama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di semester dua," pungkasnya.