Ini penyebab suntikan modal Rp 41 T ke 35 BUMN di 2015 tak optimal

Merdeka.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat realisasi Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 mencapai Rp 41,164 triliun. Pemberian modal ini diberikan kepada 35 BUMN.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemberian modal tersebut untuk mendukung Agenda Prioritas Nasional. Di antaranya Program Kedaulatan Pangan, program pembangunan infrastruktur dan konektivitas, program pembangunan Maritim, program Industri Pertahanan dan Keamanan Nasional, dan Program Kemandirian ekonomi Nasional.

"PMN itu dibagi jadi 5 agenda. Agenda pertama sebesar Rp 8,17 triliun, agenda kedua sebesar Rp 18,5 triliun, agenda ketiga sebesar Rp 5,15 triliun, agenda keempat sebesar Rp 2,6 triliun, dan agenda kelima sebesar Rp 6,74 triliun," kata Sri Mulyani di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (19/7).

Dia menambahkan, PMN Program Kedaulatan Pangan terealisasi 85,09 persen, PMN program pembangunan infrastruktur dan konektivitas terealisasi 63,84 persen, PMN program pembangunan Maritim terealisasi 16,93 persen, PMN program Industri Pertahanan dan Keamanan Nasional terealisasi 60,05 persen, dan PMN Program Kemandirian ekonomi Nasional terealisasi 48,69 persen.

Belum optimalnya realisasi penyerapan PMN ini dikarenakan masih ada beberapa BUMN yang belum optimal merealisasikan penggunaan PMN. Seperti PT Pelindo IV dan PT ASDP karena keterlambatan perizinan dan pemilihan mitra strategis untuk pembangunan proyek.

PT KAI karena belum tersedianya prasarana rel kereta di jalur trans sumatera yang akan dibangun oleh Kementerian Perhubungan yang rencananya akan dialihkan untuk mendukung LRT Jabodebek. Untuk PT Pelni alasannya karena masih dalam proses tender pengadaan kapal.

PT Angkasa Pura II karena keterlambatan proses pembebasan lahan. Diperkirakan di 2017 akan habis diserap. PT IKI, PT Pindad, PT DKB, PT Djakarta Lloyd, dan PT PPI karena adanya rencana perubahan penggunaan (realokasi) dana PMN yang dimintakan persetujuan RUPS.

"Ini yang jadi perhatian kami di Kemenkeu. Dan PT Antam karena masih dalam proses penunjukan pemenang tender. Dengan demikian kami akan minta Kementerian BUMN untuk melihat bagian tadi dari halaman angka yang belum terserap," imbuhnya.