Ini Penyebab Banyak Konsumen Tak Puas Dengan Layanan di Sektor Perumahan

Merdeka.com - Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rolas Sitinjak menuding banyaknya kasus pengaduan konsumen di sektor perumahan akibat lemahnya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurutnya, sebagai regulator lembaga keuangan pihaknya perlu bertanggung jawab mengawasi pembiayaan terutama di sektor perumahan.

"Proses perumahan dari kacamata kami yang paling bertangung jawab dalam hal ini adalah OJK kenapa? Karena ini masalah pembiayaan. Masalah yang paling besar di BPKN masalah pembiayaan. Kenapa maslah pembiayaan ini semua KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) dan kredit," kata Rolas saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (17/12).

Rolas menyebut, sejauh ini pihaknya sudah meminta OJK untuk melakukan pengawasan lebih ekstra terhadap beberapa bank pemberi pembiayaan di sektor perumahan. Namun, OJK justru melimpahkan balik kepada perbankan.

"Tapi saat kita meminta konfirmasi sama OJK jawaban mereka adalah itu masalah teknis kami enggak ngerti itu masalah perbankan dengan nasabah itu masalah bank dengan nasabahnya itu, malah yang ada jawaban mereka jadi kalau menurut kami ini sesuatu yang peru disikapi sampai saat ini," jelasnya.

Rolas mengatakan, selama ini banyak masyarakat yang mengeluh atas pembiayaan pada KPR perumahan. Sementara, sertifikat perumahan yang diajukan oleh masyarakat justru dilempar lagi ke beberapa bank lain.

"Bayangkan, bank swasta bisa membiayai rumah KPR sementara sertifikatnya sedang diagungkan ke bank swasta yan lain ini ironis. Seharusnya kehadiran bank plat merah melakukan perlindungan di luar apa yang dimaksud dari UU perbankan ini yang menjadi ironis ini mejadi pekerjaan rumah," pungkasnya.

Seperti diketahui, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencatat jumlah pengaduan konsumen yang masuk sejak September 2017 hingga per Desember 2018 mencapai 500 lebih pengaduan. Sedangkan sepanjang 2018 saja total pengaduang masuk mencapai 403. Adapun dari keseluruhan jumlah aduan yang masuk ke BPKN masih didominasi oleh sektor perumahan.