Ini langkah Jokowi agar laik investasi dirasakan masyarakat

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemberian rating investment grade atau laik investasi tidak hanya dirasakan pada portofolio saja. Namun, lanjutnya, juga harus dapat mendorong sektor riil untuk menumbuhkan perekonomian.

"Karena kepercayaan ini, memperlihatkan kemampuan kita dalam mengelola ekonomi. baik mengelola fiskal kita, mengelola moneter kita. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana mendorong efek positif dari investment grade ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat," ujar Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (29/5).

Untuk itu, Jokowi mendorong kementerian-kementerian yang berkaitan agar sektor riilnya juga ikut bergerak. Menurutnya, masih ada ganjalan-ganjalan masuknya arus uang, masuknya arus modal, masuknya arus investasi yang perlu untuk diperbaiki.

Pertama, kata Jokowi, di bidang penyederhanaan perizinan. Dia meminta Menko Perekonomiaan Darmin Nasution untuk melihat adanya hambatan dalam proses perizinan. Sehingga, arus masuk investasi yang ada betul-betul tidak terganggu oleh kerumitan di bidang perizinan.

Kedua, soal stabilitas politik dan keamanan. Jokowi meminta Menko Polhukam Wiranto agar disampaikan sesering mungkin bahwa stabilitas politik dan keamanan sangat baik. Menurut Jokowi, penjelasan itu penting sekali karena publik dan terutama internasional ini juga melihat ini sebagai sebuah tanda tanya.

"Saya kira diterangkan secara simpel bahwa setiap tahun negara kita mempunyai perhelatan Pilkada, pemilihan bupati, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, yang ini mau tidak mau pasti sedikit menghangatkan situasi politik kita," jelas Jokowi.

Kemudian, lanjutnya, juga masalah perizinan, agar penyederhanaan perizinan ini terutama di tingkat Kementerian, peraturan-peraturan menteri (permen) yang baru dicegah agar jangan sampai keluar. Kalau memang terpaksa harus mengeluarkan, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta agar dibicarakan terlebih dahulu dalam Rapat Terbatas.

Jokowi melihat masih banyak Kementerian-kementerian yang mengeluarkan permen-permen yang tentu saja akan diikuti oleh di bawahnya juga mengeluarkan aturan-aturan yang akan mempersulit diri sendiri.

Selain itu, Jokowi juga meminta Kementerian Perdagangan mengkaji larangan-larangan terbatas dan mengganti sistem kuota ke tarif. Sehingga, tambahnya, langsung berimbas pada penerimaan negara.

"Ini akan lebih memudahkan controllingnya dan tentu saja akan lebih menaikkan sisi penerimaan dari negara," pungkasnya.