Ini Konsekuensi Apabila Mandat Bank Indonesia Diperluas

Merdeka.com - Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-undang Sektor Keuangan masuk Prolegnas 2021. RUU tersebut salah satunya disebut akan memperluas mandat Bank Indonesia (BI) untuk melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial terhadap sistem keuangan.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan konsekuensi perluasan mandat Bank Indonesia. Salah satunya keputusan bank sentral tidak akan menggambarkan kondisi makroekonomi terkini.

"Data pengangguran dirilis dua kali setahun, data pertumbuhan ekonomi dirilis empat kali setahun, sedangkan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dilaksanakan setiap bulan," ujar Josua dalam diskusi online, Jakarta, Senin (19/4).

"Pengambilan keputusan Bank Indonesia akan sering didasarkan pada data yang lagging dan tidak mencerminkan kondisi makroekonomi saat ini," sambungnya.

Josua melanjutkan, tingkat pengangguran yang Ideal atau Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment (NAIRU) sangat sulit untuk diestimasi bahkan sekalipun data tingkat pengangguran bulanan tersedia.

"Asumsi permodelan untuk menentukan NAIRU, struktur ekonomi tidak berubah di jangka panjang. Pada kenyataannya perubahan struktural dalam perekonomian menyebabkan pasokan tenaga kerja dan aggregate supply berubah dan membuat NAIRU menjadi tidak akurat," katanya.

Josua melanjutkan, hal lain yang akan diatur dari RUU ini adalah independensi Bank Indonesia. Dia menekankan, bank sentral perlu Independen sebab tekanan politik membuat kebijakan moneter yang konsisten dan kredibel sulit dicapai.

Istilah teknis untuk hal tersebut adalah adanya time inconsistency problem. Nantinya apabila pemerintah dibiarkan untuk mengatur kebijakan moneter akan terjadi inkonsistensi penyelesaian suatu masalah.

"Kebijakan moneter yang independen memungkinkan bank sentral untuk mengambil keputusan yang tidak populer di mata publik namun penting bagi kesehatan ekonomi di jangka panjang," jelasnya.