Merdeka.com - Pendiri Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Abdul Latief meminta pemerintah meningkatkan keberpihakannya kepada pengusaha pemula. Keterbatasan modal membuat mereka kesulitan bersaing dengan pengusaha mapan.

"Pemerintah juga harus melakukan pembinaan, itu harus dijalankan ke pengusaha pemula. Saya bicara dengan Menko Perekonomian (Sofyan Djalil), saya khawatir kalau tidak dilakukan akan mempersulit tumbuhnya usaha kecil dan kelas menengah baru," jelas dia, di Bandung, kemarin.

Menteri tenaga Kerja dan transmigrasi era Soeharto ini menyebut dukungan finansial terhadap pengusaha pemula lebih bagus saat orde baru ketimbang sekarang.

"Dulu ada kemudahan. Jadi keberpihakan pemerintah dulu jauh lebih baik dari sekarang. Sekarang pemerintah dengan aturan-aturan baru takut dibilang korupsi, nepotisme, keberpihakan itu harus diatur secara baik," ujar Abdul Latief.

Dia mengilustrasikan, gubernur Bank Indonesia era pemerintahan Soeharto pernah memerintahkan perbankan BUMN untuk membantu para pengusaha pemula. Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit usaha mikro dan kredit bantuan lain menjadi program unggulan pemerintahan orde baru dukung para pengusaha.

"Sekarang memang ada tapi penyelenggaraannya tidak bagus. Harus diperbaiki. Kita dulu punya Bapindo, sekarang ke mana, kita punya BPD juga," pungkas dia.

Di luar itu, masih ada sejumlah kelebihan pemerintahan era Soeharto diungkapkan sejumlah pihak. Antara lain:

Swasembada pangan

Saat ini, Indonesia lebih dikenal sebagai salah satu negara importir. Ini lantaran banyak kebutuhan pokok masyarakat masih harus dibeli dari luar negeri. 

Berbeda dengan zaman orde baru. Di era Presiden Soeharto itu, Indonesia pernah mengalami swasembada pangan, terutama kedelai. 

"Masalah kedelai diatur pemerintah dimulai sejak 1979-1998, hampir 20 tahun dikelola dan monopoli oleh Bulog. Selama 20 tahun kehidupan petani dan pengrajin baik dan tahun 1992- 1993 kita sudah swasembada kedelai di Indonesia. Itu zaman keemasan kami," kata Ketua Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifudin beberapa waktu lalu. 

Utang luar negeri kecil

Mantan menteri keuangan Fuad Bawazier menyebut pemerintahan Soeharto tegas dalam pengelolaan utang luar negeri. Jumlah utang luar negeri saat itu tidak sebesar sekarang, menembus Rp 3.000 triliun lebih.

Menurut Fuad, utang luar negeri pada masa itu hanya jadi pelengkap dan sementara. Mayoritas utang luar negeri juga jangka panjang sehingga tidak memberatkan ekonomi.

"Pemerintah Pak Soeharto di orde baru utang hanya pelengkap sementara, jumlahnya kecil engga sebesar sekarang. Jangka panjang utangnya," ucap Fuad beberapa waktu lalu

Ditakuti asing

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Sarwono Kusumaatmadja menceritakan betapa pentingnya keberadaan Indonesia dalam perekonomian dunia. Banyak negara yang diklaim bergantung pada Indonesia.

Sarwono menceritakan, di era Presiden Soeharto pernah ada rencana menutup Selat Lombok untuk dipakai latihan militer. Namun rencana ini dikhawatirkan negara lain lantaran Selat Lombok adalah jalur perdagangan.

"Ada suatu saat Pak Harto mengumumkan 'mohon maaf saya mau latihan militer di Selat Lombok dan akan saya tutup sementara'. Negara asing tidak bisa berbuat apa-apa, itu punya kita yang dilalui internasional pelayaran. Mereka (asing) langsung khawatir," ucap Sarwono beberapa waktu lalu.