Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK memutuskan pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) di DKI Jakarta akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi. Sementara itu, untuk jalur lintas provinsi akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi ini akan diteruskan, operatornya nanti dibicarakan bersama. Kalau misalnya nanti harganya, harga keekonomiannya itu dipandang terlalu tinggi oleh masyarakat, maka akan disiapkan PSO (Public Service Obligation) atau subsidi oleh pemerintah DKI," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan seperti ditulis laman Setkab di Jakarta, Kamis (9/6).

Sedangkan, untuk pembangunan LRT di Palembang, menurut Jonan akan diteruskan seperti biasa karena sudah berjalan. Menurut Jonan, tidak ada masalah, tinggal revisi Peraturan Presiden (Perpres) untuk masalah pengoperasian dan sebagainya.

Untuk LRT Bandung, pemerintah memutuskan akan dibangun oleh swasta. Bandung Raya sendiri juga sama, di mana kalau nanti harga keekonomian tiketnya itu dipandang terlalu mahal, maka pemerintah pusat akan menyediakan PSO atau subsidi.

"Untuk biasanya digunakan dalam format itu kereta api perkotaan, sama Palembang juga sama dan sebagainya. Hanya DKI saja yang akan ditanggung oleh DKI sendiri, mungkin melalui sumber penghasilan yang lain," terang Jonan.

Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil menambahkan, untuk Bandung Raya yang paling urgent adalah mengkonekkan LRT dengan kereta api cepat Jakarta- Bandung. Sebab, stasiun ujungnya di pinggir kota harus ada koneksi ke kota Bandung dengan LRT. "Itu salah satu urgensi yang akan diprioritaskan," ujarnya.