Ini kata Menko Darmin soal pejabat pajak terkena OTT KPK

Merdeka.com - Di tengah upaya pemerintah menyukseskan program pengampunan pajak atau Tax Amnesty, kasus suap menerpa instansi penyelenggara. Hal ini dikhawatirkan mengganggu upaya pemerintah dalam meyakinkan wajib pajak pada program Tax Amnesty.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengakui, peristiwa ditangkapnya pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak akan menjadi hal yang mengkhawatirkan. Kendati demikian, pihaknya langsung bergerak cepat untuk menyiapkan reformasi di bidang perpajakan.

"Ya (kasus) itu memang tentu tidak bagus ya. Tapi ya pemerintah memang sedang menyiapkan reformasi lanjutan itu," ujar dia saat ditemui di ‎Kantornya, Jakarta, Selasa (22/11).

Diakuinya, jauh sebelum peristiwa tersebut, pemerintah tengah melakukan pembahasan terkait reformasi di sejumlah sektor, salah satunya pajak. Hal ini merupakan tindak lanjut kasus pungutan liar (pungli) yang terjadi di Kementerian Per‎hubungan beberapa waktu lalu.

"Sebetulnya kita sedang membahas itu dalam beberapa minggu terakhir ini. Pada akhirnya yang dilihat bagaimana upaya dan kesungguhan pemerintah dalam reform perpajakan. Mungkin akan diumumkan dalam minggu ini," kata dia.

Perihal kepercayaan, lanjut Menko Darmin, dirinya enggan berspekulasi. Menurutnya, ini baru terjadi sekali sehingga belum tentu memberi banyak pengaruh. "Ini kan baru satu kasus aja. Saya sih tidak bisa bilang ya," pungkasnya.