Merdeka.com - Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi menanggapi permintaan kaum buruh terkait implementasi safeguard dan bea masuk anti dumping (BMAD) untuk melindungi industri baja nasional dari serbuan baja impor murah asal China.

Dia bilang, Kementerian Perdagangan tidak akan melakukan tindakan intervensi lebih lanjut atas permintaan tersebut. Sebab, ini sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh WTO.

"Terkait anti dumping dan safeguard karena baja China. Saya tidak bisa panjang lebar di sini karena ini adalah prosesnya independen. Dan kita sadar betul bahwa ini bagian dari perdagangan internasional, baik jeleknya harus kita terima. Kita akan pastikan akan berjalan sesuai kaidahnya (WTO)," tegasnya dalam konferensi pers Trade Outlook 2021, Jumat (29/1).

Kendati demikian, Mendag Lutfi berjanji untuk berusaha semaksimal mungkin melindungi industri baja nasional dari serbuan produk murah asal negeri Tirai Bambu itu. Tentunya dengan cara-cara yang tidak melanggar ketentuan WTO.

Salah satunya dengan memberantas penjualan baja ilegal di Tanah Air. Sehingga kelangsungan industri baja nasional bisa lebih terjamin.

"Kalau memang ada barang ilegal, ada Ditjen PKTN (Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) di sini memastikan bahwa kita akan periksa dan kita akan jaga industri kita. Saya jamin bahwa kita akan memberikan yang terbaik buat industri nasional kita," tutupnya.

Buruh Tuntut Perlindungan dari Impor Baja

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai penting implementasi safeguard untuk melindungi industri baja nasional. Khususnya dari serbuan baja impor murah asal China.

"Safeguard sangat penting guna melindungi produk dalam negeri dari maraknya produk (baja) impor murah China," tegasnya dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (21/1).

Bos KSPI ini mengungkapkan, ketika safeguard kepada pabrik baja nasional tidak diperpanjang, dikhawatirkan perusahaan tidak bisa bersaing dengan produk impor murah. Akibatnya, perusahaan produksi baja akan berisiko mengalami kebangkrutan hanya dalam sekejap waktu saja.

"Kami sampaikan fakta-fakta yang akan terjadi bilamana safeguard tidak ada, atau di perpanjang, atau diperbaharui izinnya bagi perusahaan industri baja pasti kolaps dalam tiga bulan, tidak butuh waktu satu atau dua tahun," terangnya.

Tak hanya itu, tanpa safeguard juga diyakini gelombang PHK massal menjadi tak terelakkan. Dalam hal ini Said memprediksi, setidaknya ada sekitar 100,000 orang buruh di sektor baja yang terancam PHK.

"Tersebar di berbagai perusahaan seperti Krakatau Steel, Gunung Raja Paksi, Ispatindo, Master Steel, dan lain-lain. Dan semua ikut terancam," imbuhnya.