Ini hasil pertemuan Mentan Amran dengan ketua KPK

Merdeka.com - Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menemui Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Pertemuan ini untuk membahas komposisi pembagian lahan kelapa sawit antara perusahaan perkebunan dengan perkebunan rakyat.

Menurut Peraturan Pertanian (Permentan) Nomor 98/2013 pasal 15 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, perusahaan perkebunan yang mengajukan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan luasan 250 hektare (ha) atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20 persen dari luas areal IUP-B atau IUP.

Namun menurut Amran, selama ini pembagian lahan kelapa sawit plasma untuk perkebunan rakyat oleh perusahaan kelapa sawit sebagai pihak inti, masih banyak yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Hasil pertemuan kita membahas tentang sawit yang pertama adalah komposisi antara plasma dengan inti sekarang ini belum mencapai 10 persen. Pak Ketua KPK minta kalau bisa lebih tinggi dari 20 persen, sekarang saja belum sampai 20 persen untuk plasma, 80 persen untuk inti," kata Menteri Amran di gedung KPK, Senin (13/3).

Amran mengatakan, saat ini ada kebun sawit seluas 2,7 juta hektare (ha) di area hutan produksi. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,4-1,6 juta ha merupakan kebun sawit masyarakat yang dibina oleh perusahaan (plasma) dan sisanya adalah kebun sawit milik perusahaan (inti).

"Di hutan produksi ada 2,7 juta hektar. Kalau tidak salah tadi angkanya 1,4 atau 1,6 ha itu adalah untuk perkebunan plasma yang untuk masyarakat. Selebihnya adalah untuk lahan kelapa sawit milik perusahaan," ungkapnya.

Amran menegaskan, kedatangannya ke gedung KPK ini tidak terkait kasus korupsi yang terjadi di perusahaan sawit. "Nggak kita nggak bahas (korupsi). Tadi hanya bahas masalah pajak. Beliau (Ketua KPK) memberikan rekomendasi-rekomendasi tentang plasma kemudian tentang replanting dan plasma inti," tuturnya.