Ini hasil pertemuan 6 menteri Jokowi terkait keberadaan Freeport

Merdeka.com - Enam menteri Jokowi pagi tadi berkumpul di Kementerian Keuangan guna membahas masalah kontrak PT Freeport Indonesia. Rapat tersebut setidaknya membahas empat komponen penting terkait permasalahan Freeport di Papua.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang ikut dalam rapat menjelaskan, keempat komponen tersebut adalah perpanjangan kontrak, pembangunan smelter, divestasi saham, dan faktor fiskal atau penerimaan negara.

"Kita lakukan koordinasi di antara para menteri untuk menyamakan seluruh informasi yang kita semua kumpulkan, tim teknis di bawah kepemimpinan Pak Jonan (Menteri ESDM) sudah melakukan pertemuan yang cukup dalam dan intensif untuk melihat apa satu paket perundingan yang akan kita sampaikan ke Freeport sehingga bisa dapatkan manfaat paling maksimal dalam kontrak jangka ke depan," kata Menkeu di Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Selasa (4/7).

Ke empat komponen tersebut masih akan terus dikomunikasikan dengan pihak terkait untuk difinalkan. "Namun manfaat hari ini para menteri sudah mendapatkan informasi yang relatif sama, sehingga mereka bisa saling mengisi. yakni Menko Perekonomian, Pak Luhut, Menteri BUMN, Mendagri, BKPM, Yasonna, dan kami (Kemenkeu)," terangnya.

Ditanya mengenai pajak Freeport, Ani enggan berkomentar lebih jauh. Dirinya hanya menekankan jika IUPK prinsipnya mengikuti aturan pajak yang berlaku.

"Namun di UU secara jelas bahwa perubahan menjadi IUPK berarti menghendaki adanya suatu prevailing law yang berarti kita akan hitung berarti kita hitung berdasarkan kewajiban perpajakan berbasis pada UU perpajakan saat ini," pungkasnya.