Ini harapan Jokowi saat Indonesia jadi anggota OECD

Merdeka.com - Setelah sukses menjalankan program pengampunan pajak (Tax Amnesty), Indonesia juga akan menjadi anggota aktif Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan akan mengadopsi program Automatic Exchange of Information (AEOI) untuk memperkaya informasi perpajakan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dengan bergabungnya Indonesia di OECD pada September 2018, bisa menjadi momentum untuk melakukan reformasi sistem informasi keuangan, terutama perbaikan sistem informasi perpajakan.

Hal itu, kata Jokowi, merupakan momentum untuk membangun database perpajakan yang lebih komprehensif, integratif dan juga lebih kuat yang selanjutnya akan bermanfaat bagi upaya peningkatan rasio perpajakan, dan mendorong kepatuhan pajak secara sukarela serta mencegah penghindaran dan penggelapan pajak.

"Ke depan kita harus berupaya meningkatkan Tax Ratio kita agar bisa membiayai program-program prioritas terutama pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/2).

Oleh sebab itu, Jokowi meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyiapkan regulasi yang diperlukan untuk mendukung implementasi pelaksanaan sistem pertukaran informasi otomatis tersebut.

"Saya hanya menekankan agar jangan sampai terjadi tumpang tindih atau berbenturan antara Peraturan perundang undangan yang nantinya akan menyulitkan dalam pelaksanaannya," katanya.