Ini Dampak Pemda Telat Serap APBD dan Dana Desa

Merdeka.com - Penyerapan APBD dan Dana Desa yang lamban oleh Pemerintah Daerah bisa mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi di daerah. Terutama bagi sektor-sektor yang bergantung pada APBD seperti kontraktor hingga sub kontraktor.

"Kalau anggaran lambat cair, akan mempengaruhi sektor usaha yang bergantung dari belanja Pemda," kata Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira kepada merdeka.com, Jakarta, Selasa (24/11).

Bhima menjelaskan, tidak semua kontraktor daerah yang menggunakan APBD memiliki kapasitas besar sehingga bisa meminjam modal dari bank. Ada juga kontraktor kecil yang berpotensi gulung tikar atau tutup permanen karena pendanaan dari pemerintah yang lambat.

Akibatnya, penciptaan lapangan kerja di daerah menjadi terganggu. Angka pengangguran bisa meningkat, termasuk angka kemiskinan yang bertambah karena tidak adanya lapangan pekerjaan di daerah.

Bhima menyebut per Agustus 2021 angka pengangguran masih di level 6,4 persen. Penurunannya sangat kecil bila dibandingkan sejak tahun lalu. "Ini akan pengaruh ke lapangan kerja dan membuat tingkat pengangguran terbuka lambat turun," kata dia.

Di sisi yang lain belanja daerah untuk pengentasan kemiskinan juga bisa terhambat. Sehingga berakibat makin besarnya ketimpangan antara si miskin dan si kaya. "Bansos lambat cair ya bersiap hadapi kemiskinan yang kembali naik," kata dia.

Apalagi tren pemulihan ekonomi yang terjadi di Indonesia tidak merata. Masih ada daerah yang pertumbuhan ekonominya lamban, terutama bagi daerah yang bergantung pada sektor pariwisata.

"Maka dikondisi kritis, belanja daerah menjadi prime mover-nya," kata dia.

Menurutnya, Pemda yang dengan sengaja menahan belanja daerah sama saja dengan menghambat pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu dia menyarankan agar Pemda yang melakukan hal tersebut dikenakan sanksi tegas oleh pemerintah pusat agar menimbulkan efek jera.

"Sanksi harus dalam bentuk riil seperti penangguhan gaji dan tunjangan kepala daerah, sampai pemangkasan DAU dan DAK yang signifikan," kata Bhima.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kesal dengan masih banyaknya anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) terparkir di bank. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dana Pemda di bank pagi ini mencapai Rp 226 triliun. Angka ini naik, dari Oktober 2021 lalu, hanya sekitar Rp 170 triliun.