Ini cara PT PII dukung pembangunan infrastruktur strategis nasional
Merdeka.com - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) membeberkan proyek infrastruktur yang telah dan akan mendapat penjaminan dari perusahaan pelat merah tersebut. Proyek yang dijamin berdasarkan Skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
Sejak berdiri dari tahun 2009 hingga bulan Juni 2016, telah ditandatangani Perjanjian Penjaminan yaitu Proyek Palapa Ring Paket Barat dan Tengah, Financial Close PLTU Batang- Jawa Tengah dan 4 Proyek Tol ruas Batang-Semarang, Balikpapan-Samarinda, Pandaan-Malang dan Manado-Bitung dengan total keseluruhan investasi sekitar Rp 86 triliun yang tercantum di dalam Proyek Prioritas dan Strategis Nasional berdasarkan Perpres no 3 tahun 2016.
PT PII sebagai satu-satunya Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dan pelaksana single window policy penyediaan penjaminan pemerintah di bawah pembinaan Kementerian Keuangan, telah memberikan persetujuan penjaminan untuk 4 sektor infrastruktur, yaitu sektor listrik, air minum, jalan tol, kominfo.
"Dengan penjaminan pemerintah melalui PT PII, kepastian pendanaan proyek dari partisipasi swasta dapat lebih meningkat sehingga Pemerintah dapat mewujudkan penyediaan infrastruktur yang tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah yang terbatas," ujar Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), Sinthya Roesly di Jakarta, Rabu (22/6).
Pemerintah sendiri menargetkan belanja untuk pembangunan infrastruktur sampai 2019 mencapai Rp 4.796 triliun sedangkan APBN dan APBD menyumbang Rp 2.817 triliun. Selebihnya perlu ditutupi oleh swasta melalui skema KPBU.
Salah satu terobosan Pemerintah lainnya adalah alternatif pembiayaan proyek infrastruktur melalui Skema Availability Payment. Dalam skema ini, Badan Usaha akan menanggung biaya pendanaan proyek infrastruktur, kemudian investasi tersebut kemudian akan dikembalikan secara berkala oleh Kementerian, Lembaga Negara atau Pemerintah Daerah yang bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).
Berdasarkan Perpres 38/2015, terdapat 19 (Sembilan belas) sektor infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial yang dapat dikerjasamakan dan dapat diberikan penjaminan. Lebih jauh, PT PII dapat memberikan Penjaminan Pemerintah untuk sektor publik yang secara financial kurang menguntungkan namun sangat dibutuhkan oleh masyarakat misalnya sektor pendidikan, lembaga pemasyarakatan, persampahan dan pariwisata.
Sinthya menambahkan bahwa ke depannya PT PII berpotensi memperoleh perluasan mandat perseroan, antara lain meliputi, penjaminan BUMN dengan skema direct lending dan penjaminan atas penugasan Hutama Karya.
PT PII melalui IIGF Institute telah melakukan berbagai program sosialisasi dan capacity building kepada para pemangku kepentingan yang terlibat dan akademisi melalui Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) yang dilakukan secara berkala atau seminar lainnya khususnya mengenai Proyek Infrastruktur dengan Skema KPBU. Hingga saat ini PT PII telah melaksanakan 13 kali IIR dan Penandatangan Kerjasama dengan 25 universitas di seluruh Indonesia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Puji Jokowi, AHY: Partai Demokrat Siap Lanjutkan Program Pemerintah
AHY menjelaskan, berbagai program yang digagas oleh Presiden Joko Widodo hingga saat ini seperti pembangunan infrastruktur, akan tetap dilanjutkan.
Baca SelengkapnyaBeredar Isu Dana Proyek Strategis Nasional Masuk Kantong PNS dan Politisi, Pemerintah Beri Penjelasan Begini
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi praktik korupsi yang terjadi di lingkup Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca SelengkapnyaJokowi Alokasikan Rp422,7 Triliun untuk Bangun Infrastruktur di 2024
Anggaran infrastruktur ini juga akan digunakan untuk membangun infrastruktur di IKN Nusantara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor
Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi Selesaikan 190 Proyek Strategis Nasional dari 2016-2023, Nilai Investasi Rp1.515 Triliun
Estimasi total serapan tenaga kerja langsung (direct) secara kumulatif dari penyelesaian 190 PSN tersebut mencapai 2,71 juta orang.
Baca SelengkapnyaMenaker Apresiasi Pemerintah Jerman yang Minat dengan Tenaga Perawat Indonesia
Saat ini Indonesia dalam tahap pengembangan SIPK dalam upaya meningkatkan partisipasi industri untuk memanfaatkannya.
Baca SelengkapnyaIKN Habiskan Rp68,59 T Duit APBN untuk 89 Paket, Ini Rinciannya
Penggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.
Baca SelengkapnyaPerusahaan Transportasi Pemasok Material Infrastruktur Tambah Armada, Dukung Pembangunan IKN Nusantara
Sejumlah unit armada telah didistribusikan ke Kalimantan Timur, untuk mendukung pembangunan proyek IKN yang menjadi fokus utama pemerintah saat ini.
Baca SelengkapnyaPerusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen
Otorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.
Baca Selengkapnya