Ini cara Menteri Susi agar KKP tak lagi disclaimer

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, pihaknya akan terus memperbaiki laporan keuangan kementeriannya. Hal tersebut dilakukan agar KKP tak lagi memperoleh opini 'disclaimer' seperti laporan keuangan 2017.

"Kinerja memang kita harapkan lebih baik. Kita menerima pemeriksaan BPK. Kita tentu meningkatkan birder-birder pengelolaan keuangan yang baik," ujarnya di Kantor Pusat KKP, Jakarta, Jumat (21/9).

Menteri Susi berharap kebijakan melakukan penghematan pada berbagai pos anggaran mampu mendorong kinerja keuangan kementeriannya. Program ini termasuk salah satu program Susinisasi yang dicanangkan olehnya.

"Maksimum kita harus bisa. Yang pasti dengan Susinisasi salah satunya mengembalikan uang negara. Kita yakin disclaimer bisa kita hadapi," jelasnya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau 'disclaimer' terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2017 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna mengungkapkan, beberapa faktor yang menyebabkan KKP khususnya Bakamla masuk dalam penilian disclaimer dari BPK. Dia menyebut, ada enam temuan salah satunya adalah pembatasan lingkup pemeriksaan.

"Nah itu memang pertama penting, bukan kelautan kalau di kita Bakamla. Ada beberapa temuan ada sekitar enam temuan tetapi teman-teman musti ngerti kalau BPK menyatakan tidak memberikan mendapat itu terkait dengan pembatasan lingkup pemeriksaan," ungkap Agung di Kantornya, Jakarta, Rabu (6/6).