Merdeka.com - Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Rekson Silaban membeberkan alasan para pekerja selalu menuntut kenaikan upah saban tahun. Itu karena mayoritas buruh di Indonesia berasal dari latar belakang pendidikan rendah, seperti SD atau SMP. Sehingga isu yang bisa membuat mereka bersatu adalah adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Akan tetapi, manuver politik seperti itu, kata Rekson, tak bisa terus dijalankan. Dia menilai, tuntutan akhir dari buruh sebetulnya tidak muluk-muluk, yakni ada itikad dari pemerintah menjaga standar inflasi agar mereka bisa menabung.

"Apa yang lebih penting buat buruh, yakni ada sisa uang lebih banyak setiap bulan. Itu yang lebih penting daripada UMP naik," ujarnya selepas mengikuti diskusi Bank Dunia mengenai Kondisi Ketenagakerjaan Asia Pasifik, di Jakarta, Kamis (8/5).

Soal isu kenaikan upah yang kadang berujung pada kericuhan, Rekson tak bersedia bila buruh saja yang disalahkan. Dia melihat, pemerintah pun tak peka dalam mencari jalan keluar untuk memenuhi tuntutan kaum pekerja. "Cara mereka merespon itu juga stupid, malah tawar-tawaran kenaikan upah saja. Makanya penyelesaiannya pakai cara jalanan," cetusnya.

Buruh, kata Rekson, tak mempermasalahkan upah bila pemerintah sanggup menjaga inflasi seperti di Amerika Serikat. Di Negeri Adi Daya itu, kenaikan UMP hanya dijalankan 10 tahun sekali. "Tapi karena di sana harga barang-barang tetap jadi uang 10 tahun lalu nilainya masih sama. Tidak seperti di sini, ketika upah naik, semua harga ikut naik. Jadi apa gunanya kau naikkan upah 30 persen," kata Rekson.

Di luar persoalan upah, buruh melihat penyediaan fasilitas umum juga harus dilakukan. Ini menyangkut akses terhadap perumahan dan transportasi. Tapi Rekson mengingatkan bahwa isu-isu tersebut bukan cuma harapan dari kaum buruh.

Dalam perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day awal bulan ini, pelbagai serikat pekerja menuntut penaikan upah 30 persen secara nasional untuk 2015. Serikat pekerja sedang merancang tambahan jumlah komponen kebutuhan hidup layak (KHL) menjadi 84 item dengan alasan menghadapi pasar tunggal ASEAN tahun depan.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam siaran persnya (30/4), sempat mengumumkan bahwa produktivitas buruh Indonesia tak kalah dibanding rekannya di Asia Tenggara, tapi dihargai lebih murah. Sebagai perbandingan UMP DKI Jakarta sebesar Rp 2,4 juta. Sedangkan patokan upah yang sama di Thailand mencapai Rp 3,2 juta per bulan. Bahkan Filipina mematok gaji minimum nasional di kisaran Rp 3,6 juta.